Hidayatullah.com– Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang populer dikenal Sustainable Development Goals (SDGs) tak akan berarti tanpa menghormati hak asasi manusia (HAM) warga Palestina dan Rohingya.
Hal ini penting sebagai pemenuhan hak dasar kemanusiaan yang saat ini masih bermasalah di kedua negara tersebut.
Seruan itu disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf pada Konferensi Tingkat Tinggi Women Political Leaders (WPL) 2019 di Tokyo, Jepang, belum lama ini.
Acara dengan tema “Taking Actions to Advance Society through SDGs” ini turut dihadiri oleh dua Anggota BKSAP lainnya, Dwi Aroem Hediatie (F-PG) danSiti Masrifah (F-PKB).
Sebagai pemimpin delegasi, Nurhayati menegaskan bahwa implementasi dan pencapaian TPB harus inklusif termasuk pemenuhan HAM warga Palestina dan Rohingya.
Baca Juga
“Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia terus mempertahankan konsistensinya dalam menegakkan HAM seperti diamanatkan konstitusi,” menurut laman resmi DPR RI pada Kamis (11/07/2019).
Seruan penegakan HAM terutama bagi warga Palestina dan Rohingya terus disuarakan Indonesai di berbagai forum internasional.
Di sela KTT tersebut, Nurhayati kembali dipercaya sebagai anggota dewan eksekutif World Political Leadershingga tahun 2021.
KTT WPL 2019 Tokyo ditutup oleh Hanna Kritsjandottir, kepala Dewan Eksekutif WPL. Dalam penutupan tersebut, Hanna menekankan, perlu ada peningkatan advokasi dalam partisipasi perempuan di segala aspek.
Jika dengan ritme sekarang, Goal 5 berupa kesetaraan gender akan tercapai 207 tahun lagi. Hanna juga mengumumkan bahwa KTT WPL yang akan datang diadakan di New York, Amerika Serikat.*
