Hidayatullah.com– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provins Papua mendorong semua pihak terkait untuk menjadikan rentetan kejadian terkait permasalahan Papua di negeri ini sebagai pelajaran. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan problem yang ada, MUI Papua mendorong aparat untuk menegakkan hukum secara adil.
Penegakan hukum ini dinilai penting untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak.
“Ketika penegakan hukum itu tidak berjalan, maka sistem tidak akan berjalan. Ketika sistem negara ini tidak berjalan, maka tidak ada keadilan di situ, maka tidak ada keadilan maka tidak akan terwujud nilai-nilai kemanusiaan itu,” ujar Ketua MUI Papua KH Saiful Islam Al-Payage di Jayapura kepada hidayatullah.com, Senin (19/08/2019).
Ia mencontohkan kasus kekerasan yang terjadi di Surabaya dan Malang, Jawa Timur terhadap mahasiswa Papua pada momen terkait peringatan HUT RI ke-74 lalu. Menurutnya, mestinya hukum saja yang ditegakkan, tidak harus datang melakukan persekusi dan semacamnya.
“Apalagi ada rasisme dan semacamnya, ini yang sangat berbahaya sekali ini,” tegasnya.
“Sehingga, saya sebagai tokoh Papua sebagai ulama sebagai masyarakat Papua juga mengharapkan itu yang penting sekali penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya juga.
Saiful menilai bahwa aksi yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, kemarin, dimana diketahui terjadi kerusuhan dan pembakaran sejumlah bangunan termasuk DPRD Papua Barat oleh massa pendemo, merupakan pelajaran penting bagi semua pihak.
“Peristiwa pada tanggal tanggal 19 ini (kemarin, red) adalah suatu peristiwa yang sangat penting untuk bangsa Indonesia untuk bisa mengambil pelajaran. Bahwa jangan pernah sekali-kali sikap, perkataan, perbuatan yang menjurus kepada rasisme karena itu berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Indonesia merupakan bangsa yang besar, membentang dari Sabang sampai Merauke. Di dalamnya terdapat banyak agama, banyak budaya, banyak suku, banyak istiadat, banyak warna kulit, dan semacamnya.
“Jadi ini mestinya harus kita mengambil pelajaran yang sangat besar untuk jangan sampai terulang lagi,” imbuhnya.
Baca: Semua Pihak Diminta Menahan Diri dalam Persoalan Papua
Saiful kembali menekankan bahwa masalah-masalah penegakan hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.
“Jangan pernah ada intimidasi, persekusi, atau main hakim sendiri atau apapun, karena kita sudah mengakui bahwa negara ini adalah negara hukum, jadi panglima tertinggi adalah hukum. Nah, kenapa terjadinya bias di sana sini karena salah satu faktor adalah penegakan hukum,” ujarnya mewakili suara masyarakat Papua.* (Azim Arrasyid/SKR)
