Hidayatullah.com– Ormas-ormas pendiri (Wali Amanah) Partai Bulan Bintang (PBB) tidak lagi mengakui PBB sebagai penerus ideologi Masyumi. Keputusan ini diambil oleh ormas-ormas pendiri PBB dalam musyawarah Wali Amanah di Menara Da’wah Gedung Dewan Da’wah Islam Indonesia (DDII), Jakarta, Selasa (17/09/2019).
Wali Amanah PBB mengambil sikap itu setelah menilai bahwa langkah dan perjuangan politik PBB akhir-akhir ini telah menyimpang dari maksud pembentukannya semula.
Menurut Wali Amanah PBB, seharusnya parpol tersebut menjadi penerus cita cita perjuangan Partai Masyumi yang bertujuan untuk “terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang-seorang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Illahi” (AD ART Partai Masyumi tahun 1952).
“Oleh karena itu Wali Amanah menyatakan bahwa PBB bukan lagi sebagai partai penerus tradisi dan perjuangan politik Masyumi dan karena itu pula Wali Amanah tidak akan menyalurkan aspirasi politiknya melalui PBB lagi,” ujar Koordinator Musyawarah Wali Amanah PBB KH Ahmad Cholil Ridwan di Menara Da’wah, Selasa (17/09/2019).
Baca: Dewan Da’wah Tegur Yusril terkait Sikapnya Meremehkan Ulama
Kiai Cholil menyatakan, demi tetap terwujudnya wadah perjuangan politik penerus cita cita perjuangan Partai Masyumi, maka ormas-ormas Wali Amanah PBB dan ormas ormas Islam lain di luar Wali Amanah PBB bersama ulama dan tokoh umat yang se-Misi dan se-Visi dengan Wali Amanah PBB, akan mengkaji sedalam-dalamnya dan secepat cepatnya model perjuangan yang akan dilakukan untuk meneruskan cita cita perjuangan Partai Masyumi pengganti PBB.
Baca Juga
Selanjutnya, untuk mempercepat proses tersebut, maka Wali Amanah PBB membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU – PPII).
Adapun komposisi sementara pengurusnya, yaitu selaku Koordinator KH Ahmad Cholil Ridwan, Wakil Ketua Dr Masri Sitanggang, dan Sekretaris Taufik Hidayat.
“Ketiga nama tersebut di atas akan melakukan koordinasi secara intensif untuk bersilaturahim dan mengajak ormas ormas Islam, tokoh dan ulama untuk bersama-sama di dalam struktur BPU-PPII,” jelasnya.
Musyawarah pun memberikan mandat kepada Masri Sitanggang untuk membentuk kepanitiaan khusus dalam hal-hal penyiapan teknis untuk memudahkan kerja kerja BPU-PPII.
Baca: Yusril Dukung 01, Majelis Syuro PBB: Kita Memang Berbeda
Sebelumnya, Kiai Cholil menjelaskan, hasil musyawarah Wali Amanah PBB itu berdasarkan surat permintaan Majlis Syuro PBB nomor 127/MP/PBB/VII/1440 tanggal 02 Juli 2019 perihal permohonan untuk memberi masukan konstruktif kepada PBB agar terjadi langkah-langkah perbaikan di PBB.
Kiai Cholil kemudian berinisiatif untuk mengkoordinasi para ormas pendiri/Wali Amanah, ulama, dan tokoh umat untuk mengadakan musyawarah bersama pada tanggal 27 Juli 2019. Tujuannya, agar masukan yang diberikan dapat disampaikan secara bersama-sama kepada PBB melalui Majlis Syuro PBB.
Hasil musyawarah Wali Amanah tanggal 27 Juli 2019 tersebut telah disampaikan langsung oleh Kiai Cholil yang mewakili Wali Amanah kepada Ketua Majlis Syuro PBB, MS Ka’ban, pada tanggal yang sama.
Sampai kemudian, diputuskan bahwa Wali Amanah akan mengadakan musyawarah sebagaimana yang digelar pada Selasa (17/09/2019) di Jakarta.
Di antara hasil lainnya dalam musyawarah Wali Amanah pada Selasa (17/09/2019), bahwa sesuai dengan poin 4 hasil musyawarah Wali Amanah tanggal 27 Juli 2019, yaitu apabila DPP PBB tidak merespons masukan dari Wali Amanah, maka Wali Amanah akan berlepas diri dan menyatakan tidak ada kaitannya lagi dengan PBB baik secara historis, ideologis maupun organisasi.
Sejauh ini belum tanggapan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra terkait keputusan ormas-ormas pendiri yang menarik dukungannya tersebut.*
