Hidayatullah.com– Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade meminta agar jangan sampai ada sosok yang diberi jabatan sebagai bos BUMN karena kedekatan sosok tersebut dengan presiden.
Hal ini ia wanti-wanti terkait Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diisyaratkan memimpin salah satu BUMN dan disebut-sebut atas rekomendasi Presiden Joko Widodo.
Andre yang juga Wasekjen Gerindra meminta agar penetapan Ahok itu bukan dilatarbelakangi tas kedekatan khusus oleh Jokowi.
Apalagi, Ahok pernah mendampingi Jokowi saat memimpin DKI Jakarta.
“Jangan sampai ada yang mentang-mentang gitu loh, menjadi pimpinan BUMN karena dekat dengan Presiden,” ujar Andre kutip INI-Net di Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Baca: Ahok Dikasih Jabatan Bos BUMN Atas Rekomendasi Jokowi?
Di samping itu, meski mengaku tidak masalah dengan kabar itu, namun Andre mengingatkan agar Menteri BUMN terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait Ahok.
Ahok yang merupakan eks terpidana penodaan agama, disebut oleh Andre terlibat dalam dua kasus yang sampai saat ini belum menemui titik temu. Kedua kasus itu adalah kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat.
“Menteri BUMN bisa berkoordinasi dengan BPK dan juga dengan KPK untuk kasus Sumber Waras maupun pembelian tanah Cengkareng dimana yang dibeli itu adalah tanah DKI itu sendiri,” sebutnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diisyaratkan dikasih jabatan sebagai bos salah satu BUMN. Santer dikabarkan bahwa hal ini atas rekomendasi Presiden Joko Widodo, benarkah?
Yang jelas, Ahok pada Rabu (13/11/2019) telah berada di Kementerian BUMN bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, dan diajak masuk ke salah satu BUMN.
“Yang pasti setiap posisi yang vital untuk BUMN kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin enggak karena BUMN yang mempengaruhi banyak menyangkut kehidupan pasti kita konsultasi dengan Pak Jokowi,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).*