Hidayatullah.com– Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menyoroti bahwa sebagian besar peserta Pilkada serentak tahun 2020 ini adalah petahana.
Guspardi mengaku, sesuai dengan pengalaman di lapangan saat menjadi peserta pilkada-pilkada sebelumnya, kondisi tersebut akan berpotensi terjadi ‘main mata’ atau kongkalikong antar peserta dengan pelaksana Pilkada serentak 2020 nanti. Hal ini diminta agar diwaspadai.
“Sebagai bukti, sudah banyak bertebaran APK (Alat Peraga Kampanye) di berbagai titik dari para gubernur, bupati, dan walikota yang juga akan menjadi peserta pilkada 2020. Oleh karenanya saya mengingatkan KPU agar dapat mengantisipasi potensi kecurangan terselubung di daerah-daerah tempat berlangsungnya pilkada serentak ini,” ujarnya kemarin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta kutip website resmi DPR pada Rabu (15/01/2020).
Guspardi pun mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) supaya lebih membuka mata dan mengawasi secara seksama pelaksaan pemilu di seluruh struktur dan jajarannya.
Politisi Fraksi PAN itu menegaskan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), harus menjadi momentum bagi Bawaslu agar memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai institusi pengawas pelaksanaan pemilihan umum.
Baca Juga
Guspardi mengaku sangat menyayangkan terjadinya peristiwa OTT tersebut. Katanya, kejadian tersebut telah menimbulkan sentimen negatif dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada institusi KPU.
Diketahui, KPU menjelaskan bahwa ada 270 daerah yang menggelar pilkada serentak pada 23 September 2020 nanti. Rinciannya, terdapat 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.
Sembilan provinsi yang akan menggelar pilgub meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Ada dua provinsi yang seluruh daerah kabupaten/kotanya tidak melaksanakan pemilihan pada 2020 mendatang, yaitu Provinsi Aceh dan DKI Jakarta.*
