Hidayatullah.com– Pada Kamis (16/01/2020), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta.
Menurut Mahfud, pada pertemuan tersebut Dubes China menyampaikan sudah tidak ada “dispute” soal wilayah dan konflik dengan Indonesia.
“Sikap pemerintah pun jelas, yakni akan tetap menjaga kedaulatan dan hak berdaulat. Ada dua hal, ya, kalau di ZEE itu namanya hak berdaulat. Kalau di wilayah teritori itu wilayah kedaulatan. Kami akan jaga kedua-duanya,” ujar Mahfud.
Mantan Ketua MK ini pun menegaskan bahwa kalau masih ada nelayan China yang membandel masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, pasti akan diusir.
“Kita usir saja, kan protesnya sudah. Masa protes terus. Kita usir saja, kita halau, dan mereka keluar dari garis ZEE agar mereka tidak berada lagi di Natuna sehingga di laut bebas,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (16/01/2020) malam kutip Antaranews.
Mahfud mengakui, Pemerintah China tidak bisa memberikan jaminan bahwa nelayan mereka tidak akan masuk lagi ke wilayah ZEE karena tidak mungkin untuk melarang melaut.
“Ya, kami katakan, kita akan usir. Jadi, tidak ada jaminan apa-apa. Sudah punya sikap masing-masing,” ujarnya.
Sedangkan menurut Dubes China untuk Indonesia, Xiao Qian, pertemuan tersebut membahas banyak hal, mulai dari kerja sama investasi, perdagangan, sampai kebudayaan yang selama ini telah terjalin antara Indonesia dan China.
Xiao menyebut kedua negara sebagai teman yang sangat baik, apalagi berbagai progres kerja sama selama 5 tahun kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping.
Walau disebut berteman sangat baik, Dubes China mengakui bahwa masing-masing negara mungkin mempunyai cara pandang berbeda terhadap sesuatu sehingga memunculkan perselisihan.
Namun demikian, Dubes China menilai perselisihan yang mencuat bukan sebagai permasalahan, karena bisa diselesaikan lewat jalan diskusi dan dialog dalam rangka mencari solusi bersama-sama.
Pada pertemuan tersebut, keduanya juga membahas rencana pertemuan antarpejabat tinggi pada 4 Februari 2020, termasuk rencana kerja sama di banyak bidang.
“Nah, kerja sama di bidang lain yang jauh lebih banyak itu, ya, diteruskan. Tetapi, tidak akan bicara tentang Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Karena di situ kita berpendapat tidak ada ‘despute’,” Mahfud menegaskan.*
