Hidayatullah.com– Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah dalam hal ini SKK Migas harus mengawal transisi operasi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina dengan ekstra serius.
Saat ini jelasnya, Blok Rokan, dengan tingkat produksi minyak nasional terbesar kedua setelah Blok Cepu, dikelola oleh Chevron dan akan diserahterimakan kepada Pertamina saat kontrak pengelolan selesai.
Mulyanto mendesak Pemerintah untuk menyiapkan rencana kerja komprehensif terkait serah terima pengelolaan Blok Rokan yang akan habis masa kontraknya pada 8 Agustus 2021.
Menurutnya, SKK Migas dan Pertamina perlu mengembangkan program pendampingan dan pengembangan inovasi manajemen sumur yang handal.
Kebijakan ini dinilai perlu dilakukan supaya target produksi siap jual atau lifting minyak nasional tidak anjlok serta target lifting minyak 1 juta barel per hari tidak jadi mimpi.
Baca Juga
“Ini adalah titik krusial di masa transisi alih operator untuk sumur tua seperti Blok Rokan yang kontraknya berakhir setahun lagi,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (23/01/2020).
Ia memandang, minimal terdapat 2 problem besar yang perlu diantisipasi Pemerintah dalam mengelola Blok Rokan.
Pertama, kata Mulyanto, blok tersebut merupakan sumur tua yang secara alamiah produksinya terus turun. Kedua, masalah kesiapan teknis, teknologi, dan pengalaman Pertamina.
Berdasarkan pengalaman yang lalu, Mulyanto menilai Pertamina kurang optimal dalam menggarap Blok Mahakam, sehingga hasil produksi migas tak sesuai target yang diharapkan. Padahal saat dikelola oleh Total, Blok Mahakam cukup produktif.
Disebutkan, sejak tahun 2015 lifting Blok Rokan terus merosot dari 280 ribu barel per hari (BPH) menjadi 190 ribu BPH pada tahun 2019. Sedangkan target lifting tahun 2020 hanya 161 ribu BPH. Turun 30 ribu BPH atau sekitar 16 persen.
“Menurut Dirut Chevron Blok Rokan, yang disampaikan saat RDP dengan Komisi VII DPR RI, Senin (20/01/2020), mereka merasa tidak ekonomis untuk menggali sumur baru. Karena waktu yang tersisa sekitar 1 tahun lagi, berbagai upaya mereka lebih pada exit strategy, penyiapan agar proses alih operator berjalan mulus,” sebutnya.
Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, masih katanya, Wakil Ketua FPKS bidang Industri dan Pembangunan inimendesak pemerintah untuk menyiapkan rencana serah terima ini secara baik, apalagi terhadap Blok Rokan, yang merupakan aset strategis dengan kontribusi minyak sekitar 25 persen lifting nasional.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
