Hidayatullah.com– Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, pihaknya menerima pengaduan masyarakat yang mengaku mendapatkan bantuan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun, bantuan itu, kata Tulus berdasarkan pengaduan masyarakat, hanya senilai sekitar Rp 150.000.
“YLKI menerima pengaduan masyarakat, dalam rangka PSBB bantuan yang diterima masyarakat hanya senilai Rp 150 ribuan, terdiri atas beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dua bungkus biskuit, dan mi instan.
Lah, mana tahan kalau cuma segitu? Padahal awalnya diinfokan bantuannya sebesar Rp 600 ribuan per minggu?” ungkap Tulus kepada hidayatullah.com Jakarta pada Rabu (29/04/2020) dalam keterangannya.
Oleh karena itu, YLKI meminta agar pemerintah konsisten memberikan bantuan jaring pengaman sosial pada warga yang tidak mudik dan dalam kesulitan ekonomi.
Baca Juga
“Bantuan jaring pengaman sosial harus dalam jumlah cukup memadai, baik untuk logistik dan atau biaya tempat tinggal. Atau dengan cara lainnya yang menusiawi, dan memenuhi standar minimal untuk hidup di kota besar,” ujarnya.
Selain mengenai bantuan terkait PSBB, Tulus mengatakan agar masyarakat jangan mencoba main kucing-kucingan mengambil jalan tikus, untuk mengakali petugas terkait larangan mudik.
“Ini tindakan yang amat membahayakan dirinya, keluarga, masyarakat dan petugas medis di kampungnya,” sebutnya.
Ia menyebut, kasus di Cilacap, Jawa Tengah, 7 orang pemudik yang menggunakan jasa mobil travel, terbukti semua positif Covid-19.
“Kalau memang sangat urgen/harus mudik, sebaiknya masyarakat mudik secara legal, dengan mengurus surat-surat yang diperlukan,” pesannya.
Pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik, pulang kampung, atau apa pun namanya dalam upaya pencegahan virus corona jenis baru (Covid-19).
Menurut Tulus, dalam konteks pengendalian pandemi Covid-19 agar tidak menyebar ke berbagai daerah, kebijakan ini hal yang sejalan dengan protokol kesehatan.
“Bahkan putusan larangan mudik, sejatinya terlambat, karena sudah banyak warga yang pulang kampung,” imbuhnya.
“Sekali lagi, memotong matai rantai persebaran Covid-19 dengan melarang mudik adalah kebijakan yang relevan dengan protokol kesehatan. Oleh karenanya harus dijalankan secara konsisten, baik oleh masyarakat dan atau pemerintah,” pungkasnya.*
