Hidayatullah.com– Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik pamerintahan Presiden Joko Widodo dalam penanggulangan virus corona jenis baru.
“Sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan. Di satu sisi bangsanya sendiri dilarang mudik, di sisi lain 500 TKA China sudah diizinkan akan masuk ke Sulawesi Tenggara,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran persnya diterima hidayatullah.com pada Rabu (29/04/2020).
IPW melihat sikap ngawur pemerintah tersebut dapat memicu konflik di masyarakat.
IPW pun melihat sikap ngawur Presiden Jokowi, yang berkali kali membagi bagikan beras di jalanan sampai menimbulkan kerumunan massa tanpa ditegur ataupun dibubarkan polisi.
“Padahal, jika masyarakat yang melakukan, polisi dengan cepat membubarkannya. Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa. Seharusnya Polri juga menegur Jokowi dan meminta mantan Wali Kota Solo itu membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa,” ujarnya.
Baca Juga
Namun, sambung Neta, hal tersebut tak dilakukan kepolisian terhadap Jokowi dan polisi cuma beraninya pada rakyat kecil.
“Di sisi lain Jokowi sebagai presiden tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Sebagai Presiden, Jokowi cuma bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa. Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya,” ujarnya mengkiritisi.
Baca: MUI Minta Pemerintah Tegas Larang TKA China Masuk Indonesia
Neta mengatakan, Jokowi juga melarang masyarakat mudik. Polri dikerahkan untuk menghalau pemudik dan menyuruhnya kembali ke Jakarta sebagai tempat asalnya.
“Anehnya pemerintahan Jokowi mengizinkan TKA China datang ke Sultra. Rencana kedatangan 500 TKA China di saat pandemi corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin. IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA China itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik?” ungkapnya.
Jika Polri tidak berani menghalaunya, tambah Neta, rakyat Sulawesi Tenggara harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA China itu dan memintanya untuk kembali ke negaranya.
“Rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol,” katanya.
IPW melihat sikap ngawur pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini dapat menimbulkan masalah baru.
Oleh karena itu, katanya, DPR perlu menegur Jokowi agar tidak lagi membagi-bagikan beras di jalanan.
“Selain itu DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA Cina itu. DPR harus meminta Menaker membatalkan kedatangan mereka.
Sikap ngawur pemerintah ini sangat memprihatinkan. Selain bisa membuat pandemi Covid-19 di Indonesia kian meluas, sikap ngawur itu juga bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sultra bersama DPRD telah bersepakat menolak rencana kedatangan 500 TKA asal China.
TKA dari China itu rencananya akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) di Morosi, Kabupaten Konawe.
“Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol Covid-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA,” ujar Gubernur Sultra Ali Mazi di Kendari lansir Antara, Rabu (29/04/2020).*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
