Hidayatullah.com– Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta DPR RI menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Muhammadiyah menilai RUU HIP itu saat ini tidak terlalu penting untuk dibahas dan tidak perlu dilanjutkan.
“Kami melihat dalam asas dan prinsip penyusunan UU itu ada prinsip pengayoman dan kepastian hukum sehingga kalau suatu UU menimbulkan kontroversi bahkan berpotensi memecah belah dan tidak menimbulkan suasana aman dan terlindungi dengan UU itu, maka pembahasan itu sebaiknya dihentikan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, pada konferensi pers di Gedung Pusat Muhamadiyah, Jakarta, Menteng, Senin (15/06/2020).
Baca: Sikapi RUU HIP, Muhammadiyah Kirim Tim Jihad Konstitusi
Muhammadiyah menilai RUU HIP ini berpotensi membuka kembali polemik ideologi. Padahal masalah ideologi bangsa sudah selesai pembahasannya oleh para pendiri bangsa.
“RUU ini berpotensi membuka kembali polemik ideologis yang harusnya selesai ketika para pendiri bangsa berdebat dan kemudian mengambil kesepakatan seperti yang ada dalam UUD 1945,” jelasnya.
Baca Juga
Baca: Din Syamsuddin Minta Jokowi Hentikan Pembahasan RUU HIP
Muhammadiyah juga menilai, apabila RUU HIP ini disahkan akan menjadikan kedudukan Pancasila sama dengan undang-undang lainnya. Padahal Pancasila katanya merupakan sumber dari hukum di Indonesia.
“Pancasila ini kan dasar negara yang sila-silanya merupakan fundamental norm, atau norma-norma yang sangat esensial, yang kalau kemudian sebagai dasar negara kemudian dibuat undang-undang seperti ini, ini justru malah menurunkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan dibuat undang-undang ini justru Pancasila itu kedudukannya akan sama dengan undang-undang yang lainnya, padahal di dalam sistem hukum kita itu Pancasila itu yang tertinggi,” tegasnya.
Dengan begitu Muti menegaskan kepada anggota DPR RI agar segera menghentikan pembahasan HIP tersebut.* Azim Arrasyid
