Hidayatullah.com– Prof M Din Syamsuddin selaku Ketua Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) menanggapi pidato Presiden Joko Widodo dalam video yang viral di berbagai media sosial.
“Menyimak Pidato Presiden Jokowi via video yang marah-marah terhadap para menterinya banyak dari kita yang ikut terharu. Kita semua perlu mengapresiasi pidato itu dan berhusnuzon terhadap latar belakangnya. Kita pun perlu bersimpati terhadap isinya bahwa ada masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang membuat Bapak Presiden resah, risau, dan mungkin juga galau,” ujar Din dalam pernyataan tertulisnya diterima hidayatullah.com di Jakarta, Selasa (30/06/2020).
Menurut Din, KMPK berterima kasih karena isi pidato itu sejalan dengan sebagian alasan KMPK menggugat Perppu yang sudah menjadi Undang-Undang tentang Anggaran Stimulus Ekonomi dan Subsidi bagi Korporasi. Sebagai catatan, Din menilai tidak tepat disebut sebagai Perppu atau Undang-Undang tentang Corona karena alokasi untuk penanggulangan Corona terlalu sedikit.
“Selain alasan itu, kami menggugat Perppu atau Undang-Undang tersebut karena menegasi fungsi DPR yaitu penetapan anggaran negara, dan peruntuhan kedaulatan hukum dengan memberi kekebalan bagi pejabat-pejabat dalam bidang keuangan untuk tidak boleh digugat secara hukum,” tambahnya.
Din menilai, apa yang digambarkan oleh Presiden Jokowi dalam pidato itu, umpamanya secara khusus Bidang Kesehatan yang dinilainya tidak bekerja secara benar dalam menanggulangi Covid-19, sudah dibayangkan sebelumnya oleh KMPK.
Baca Juga
“Kami menggugat Perppu Presiden yang dikatakan untuk menanggulangi Covid padahal alokasi dana yang disediakan untuk itu, menurut Presiden hanya Rp 75 triliun (walau data lain mengatakan Rp 85 Triliun atau sekitar 9%). Celakanya lagi, penggunaan dana tersebut sampai dengan Juni 2020 hanya 1,6 persen. Inilah yang kami kritik bahwa penanggulangan Covid tidak serius, terkesan meremehkan, dan tidak fokus membantu rakyat (seperti rakyat harus membayar mahal untuk Rapid Test/Swab Test), dan tidak peduli terhadap tenaga medis yang banyak menjadi korban mati dalam menjalankan tugas (karena minimnya alat pelindung diri).
Akan menjadi skandal kalau benar informasi yang beredar bahwa anggaran untuk penanggulangan Covid, katanya, sekitar 5 persen disumbangkan kepada BPJS (padahal BPJS tidak membantu pasien terkena Covid),” paparnya.
Juga, tambah Din, pantas Presien Jokowi marah terhadap pembantunya dalam bidang perekonomian karena realisasi anggaran besar untuk stimulus ekonomi kurang menyentuh UMKM, tapi seperti berita yang beredar, banyak diberikan kepada korporasi termasuk BUMN yang sebenarnya sudah merugi sebelum ada Covid-19.
“Dalam hal ini, patut dinilai rendahnya kepedulian terhadap rakyat dan usaha kecil (80 persen tenaga kerja bekerja pada Sektor UMKM). Karena semua UMKM terdampak Covid maka akibatnya jutaan rakyat kecil yang harus menganggur karena terPHK,” lanjutnya.
Banyak hal lain yang dapat dikatakan, kata Din, tapi dada sebagian besar rakyat juga sesak dengan kesedihan dan keprihatinan.
“Tidak seperti Bapak Presiden yang jika dada dan pikirannya sesak dengan masalah langsung dapat menumpahkan kepada rakyat lewat pidato terbuka (video Pidato Presiden diedar luas). Mudah-mudahan rakyat tidak bertambah sedih (karena akan menjadi seperti terjatuh dari tangga kemudian terkena tangga pula). Alhamdulillah sebagian besar rakyat walau sesak dada tapi masih mempunyai pikiran terbuka,” ungkap tokoh Muhammadiyah ini.
Din mengatakan, dengan pikiran terbuka itu, dan dari lubuk hati yang paling dalam, dengan tulus ikhlas KMPK mengusulkan jalan keluar untuk pemerintah.
Antara lain, Din sekaligus menyoroti kabinet Jokowi saat ini. Din mengusulkan Presiden agar membentuk kabinet yang terdiri dari para ahli di bidang masing-masing.
“Kinerja kabinet yang buruk hanya dapat diatasi dengan pembentukan Kabinet Ahli (Zaken Kabinet) dengan menempatkan anak-anak bangsa yang mumpuni dan berintegritas.
Hindari pertimbangan “balas jasa” dan “bagi kursi”, diganti dengan orientasi pada meritokrasi dan kesesuaian seseorang pada tempatnya. Kekesalan dan kemarahan Presiden Jokowi terhadap menteri berkinerja buruk, dan “janji” reshuffle kabinet sudah disampaikan secara terbuka kepada rakyat. Maka rakyat akan menunggu realisasinya. Selain menteri yang berkinerja buruk, menteri-menteri yamg angkuh dan cenderung menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi adalah kerugian politik (political liability) bagi Presiden,” papar Din.
Ia pun berharap Semoga Allah Subhanahu Wata’ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis dan terbebaskan dari malapetaka dan marabahaya.*
