Hidayatullah.com—Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsyddin menyebut kebijakan Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim tentang Program Organisasi Penggerak (POP) pendidikan adalah kebijakan yg tidak bijak dan tidak populis (merakyat). Mundurnya Muhammadiyah, NU, dan kemudian PGRI dari program POP menunjukkan adanya masalah besar dan mendasar.
“Jelas hal ini menunjukkan bahwa Mendikbud tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah pendidikan nasional Indonesia dan peran organisasi-organisasi kemasyarakatan khususnya keagamaan dalam gerakan pendidikan nasional. Muhammadiyah dan NU, khususnya, adalah pelopor pendidikan di Indonesia.” Ujar Din dalam rilisnya yang diterima Hidayatullah.com pada Selasa (28/7/2020).
Menurut Din, Muhammadiyah dan NU adalah stake holders sejati pendidikan nasional. Sementara, yayasan atau foundation seperti Sampoerna atau Tanoto hanyalah pendatang baru, yang setelah menikmati kekayaan Indonesia baru berbuat atau memberi sedikit untuk bangsa dibandingkan dengan keuntungan yangg mereka raup dari Tanah dan Air Indonesia. Jadi menurut Din, kalau mereka yang dimenangkan/dilibatkan dalam POP sungguh merupakan ironi sekaligus tragedi.
Namun Din menyebut kesalahan bukan pada Nadiem Makarim. Dia hanya seorang anak muda yang mungkin karena lebih banyak berada di luar negeri maka tidak cukup memiliki pengetahuan dan penghayatan tentang masalah dalam negeri.
“Yang sangat bersalah dan patut dipersalahkan, serta harus bertanggung jawab, pada pendapat saya, adalah Presiden Jokowi sendiri. Dialah yang berkeputusan mengangkat seorang menteri, walaupun menyempal dari fatsun politik yg berlangsung dari waktu ke waktu. Atau, jangan-jangan Presiden Jokowi sendiri tidak cukup memahami sejarah kebangsaan Indonesia dan berani mengambil keputusan yang meninggalkan kelaziman politik. Paling tidak, terkesan Sang Presiden mengabaikan dua organisasi besar yang berjasa menegakkan kemerdekaan Indonesia,” pungkas Din.*
