Hidayatullah.com—Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Anwar Abbas mengungkapkan kalau UU Cipta Kerja merupakan kepentingan investasi yang datang dari luar, terutama dari China.
“Dari penjelasan presiden Jokowi dalam acara pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 jelaslah bahwa pengajuan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja oleh pemerintah kepada DPR adalah untuk memuluskan jalan bagi para investor yang akan masuk ke negeri ini,” kata Anwar Abbas dalam keterangn tertulisnya yang diterima Hidayatullah.com, Kamis (08/10/2020).
Hal itu, terlihat jelas kata Buya Anwar panggilan akrabnya ketika Jokowi menjamin akan adanya inflow atau investasi baru yang akan masuk ke Indonesia minimal senilai 20 milyar US dollar. “Jadi dengan demikian jelaslah bahwa UU ini dibuat adalah memang untuk kepentingan menyambut dan melapangkan jalan bagi para investor terutama dari luar,” ujarnya.
Lantas Ketua PP Muhammadiyah ini melanjutkan dengan pertanyaan “Pertanyaannya dari luarnya dari mana? Jawabanya tentu dari mana saja terutama dari China atau Tiongkok karena kita tahu para investor dari China sering mempersyarakatkan tenaga kerja yang akan mereka pergunakan adalah tenaga kerja dari negara mereka sendiri,” jelasnya.
Lebih jauh, Anwar mengatakan keinginan China itu saat ini sudah terpenuhi dengan UU ini, “Dan keinginan mereka itu tentu sudah terpenuhi dan terakomodasi di dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA),” pungkasnya.
Anwar menyebut dalam Undang-Undang yang ada sebelumnya ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi bila sebuah perusahaan ingin mempergunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yaitu pertama perusahaan tersebut harus punya rencana penggunaan TKA. Kedua, mereka harus mengurus visa tinggal terbatas untuk TKA tersebut. Ketiga, perusahaannya harus mendapatkan izin menggunakan TKA.
Tapi, lanjut Anwar dalam UU Cipta Kerja yang ada sekarang ini mereka tidak lagi harus mengurus visa tinggal terbatas dan mendapatkan izin menggunakan TKA dari pemerintah. Ini artinya mereka bebas untuk merekrut, membawa dan mempekerjakan TKA dari negara mereka di perusahaan-perusahaan yang mereka dirikan dan bangun di Indonesia.
Lebih jauh, Anwar menyampaikan kalau saat ini mereka hanya cukup dengan membuat rencana penggunaan TKA tersebut. Hal ini nanti tentu jelas akan sangat menyinggung perasaan dan hati dari pada anak-anak bangsa karena banyak anak-anak bangsa yang menganggur dan membutuhkan pekerjaan tapi tidak mendapatkan pekerjaan.
Dengan begitu, ujar Anwar TKA terutama dari China membanjir masuk ke Indonesia untuk bekerja di tempat-tempat yang ada. Kemudian lanjut Anwar akhirnya timbul pertanyaan, kita ini membangun untuk apa dan untuk siapa? Apakah hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial saja atau juga untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya?
Anwar kemudian menyebut pasal 33 UUD 1945 diamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Jadi kita di dalam mengelola sumberdaya alam tersebut selain harus memikirkan keuntungan yang bersifat finansial juga harus bisa mensejahterakan rakyatnya dengan memberi mereka pekerjaan dan pendapatan yang layak,” tungkasnya.
“Kalau nanti para investor dari Tiongkok itu masuk dengan membawa tenaga kerja dari negaranya lalu timbul pertanyaan rakyat kita dapat apa? Ya mungkin tidak akan dapat apa-apa karena lapangan kerja yang ada sudah diambil dan diisi oleh TKA dari China tersebut,” lanjutnya.
Terkahir, Anwar menyatakan sikap salut kepada pemerintah China, sebab memikirkan kesejahteraan rakyatnya, mesti harus bekerja jauh dari Negara asalnya.
“Jadi salut buat pemerintah dan pengusaha Tiongkok yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyatnya karena kalau mereka akan melakukan investasi yang mereka fikirkan tidak hanya bagaimana mendapatkan keuntungan finansial saja tapi juga bagaimana mereka bisa membela dan mensejahterakan rakyatnya dengan memberi mereka pekerjaan meskipun harus bekerja di tempat yang jauh dari negerinya,” pungkas Anwar.
“Lalu bagaimana dengan sikap pemerintah dan para politisi serta para pengusaha besar di negeri ini? Untuk mengetahui jawabannya mari kita tanya kepada rumput yang bergoyang,”tutup keterangan tersebut.* Azim Arrasyid