Hidayatullah.com—Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah buka suara terkait keramaian akhir-akhir ini. Ia kemudian meminta Mahfud Md selaku Menkopolhukam untuk mengajak orang disekitar Presiden untuk jujur dengan keadaan. Sebab, di situasi saat ini kemarahan masyarakat telah terjadi, pasca disahkannya UU Cipta Kerja (05/10/2020).
“Sehat selalu pak menteri @mohmahfudmd. Saya tahu ini hari2 berat buat bapak. Mohon maaf jika bapak kurang berkenan. (Cara kita orang timur yang sering tidak terus terang). Tapi kali ini ajaklah orang di sekitar presiden untuk jujur dengan keadaan. Terima kasih,” kata Fahri lewat akun Twitternya, @Fahrihamzah, Jumat (08/10/2020).
Fahri mengingatkan kepada Mahfud MD bahwa kebuntuan dan kemarahan tidak boleh semata-mata didekati dengan kacamata hukum. Hal itu dikatakan Fahri yang menanggapi pernyataan Mahfud perihal akan memproses para pelaku dan aktor intelektual demo buruh.
“Amarah itu tidak rasional tapi sebab lahirnya amarah sangat rasional. Memang pemerintah harus tegas tapi yang lebih penting adalah introspeksi. #UUCiptaker ini lahir dengan proses aspirasi yang minim. Pemerintah dan DPR abai dialektika,” ujar Fahri.
“Teori lama mengatakan bahwa parlemen jalanan lahir ketika ruang parlemen sepi aspirasi. Hal-hal lain yang lahir bersamaan menjadi anarki dan tirani adalah tragedi dalam demokrasi. Ini adalah kegelapan yang memerlukan lentera. #SaveIndonesia,”lanjut Fahri.
Baca Juga
Mantan Wakil Ketua DPR itu menyampaikan alangkah baiknya bila Presiden beserta kabinetnya mengambil pelajaran dari dua RUU terakhir yang mendapat penolakan dari masyarakat. Sungguh rugi lanjut Fahri bila pemerintah tidak belajar dari hal tersebut.
“Sambil membersihkan puing-piung akibat kerusuhan ini. Ada baiknya bapak mengajak presiden, kabinet dan DPR memikirkan kembali kebuntuan sistem aspirasi dalam negara. Sungguh, rugilah jika kita tidak mau mengambil pelajaran besar dari 2 RUU terakhir; #RUUHIP dan #RUUOmnibusLaw,” ungkap Fahri.* Azim Arrasyid
