Hidayatullah.com–Pernyataan ‘Israel’ yang ingin menjalin hubungan dengan tiga negara Muslim –Malaysia, Indonesia, Brunei– dinilai merupakan tanda bahwa negara ilegal tersebut sedang menyusun agenda fokus khusus untuk 3 negara Islam di kawasan tersebut. Demikian pernyataan Presiden Musyawarah Ormas Islam Malaysia (MAPIM) Mohd Azmi Abdul Hamid, Senin (21/6/2021).
Pernyataan Azmin disampaikan menanggapi pemberitaan The Jerusalem Post yang melaporkan bahwa ‘Israel’ siap menjalin hubungan dengan tiga negara Islam di Asia Tenggara. Sebelumnya, Duta Besar ‘Israel’ untuk Singapura, Sagi Karni, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Yahudi itu, mengatakan kesempatan itu akan memungkinkan rezim Yahudi untuk mengoreksi banyak kesalahpahaman mengenai konflik ‘Israel’-Palestina.
“Kami berpandangan bahwa tidak ada kesalahpahaman tentang kejahatan ‘Israel’ di Palestina. Faktanya sangat jelas. ‘Israel’ adalah negara ilegal yang didirikan dengan menduduki negara Palestina. Tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada kebingungan sama sekali,” kata Azmi. “ Kami bersikeras bahwa pemerintah tiga negara Islam di kawasan itu tidak boleh berkompromi dengan cara apa pun dengan rezim Zionis ‘Israel’,” tambahnya.
MAPIM berpandangan, sikap intoleran zionis ‘Israel’ bukan hanya karena serangan 11 hari ‘Israel’ di Jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 250 warga Palestina bulan lalu. Tetapi karena rezim ini tidak pantas untuk diakui karena merupakan negara ilegal dan negara apartheid.
“Jelas, ‘Israel’ selama tujuh dekade telah melakukan kejahatan terhadap tanah dan Palestina. ‘Israel’ lahir dengan merebut kedaulatan Palestina dan bertindak sebagai negara teroris. Pendudukan hingga 73 tahun adalah yang paling brutal dan jelas melanggar semua ketentuan hukum internasional, “ ujarnya.
Menurut Azmi, sampai saat ini ‘Israel’ belum menghentikan kekerasannya yang telah meninggalkan lebih dari 6 juta pengungsi Palestina sejak tahun 1948. Tindakan barbar pengepungan di Gaza dan menyerang Gaza dalam operasi 2008/09, 2012, 2014 dan 2021 telah menewaskan ribuan warga sipil Palestina, terluka, katanya.
“puluhan ribu dan menghancurkan infrastruktur publik. Sementara itu di Tepi Barat, warga Palestina terus dianiaya, ditangkap, disiksa dan dibunuh. Mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas dua,” ujarnya.
Karena itu, ia mendesak Malaysia, Indonesia dan Brunei perlu bersikap dengan konsisten. Tuntutan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk turun tangan menghentikan serangan tidak manusiawi terhadap penduduk Palestina harus terus berlanjut.
“Kami bersikeras posisi tidak ada afiliasi formal atau informal dengan ‘Israel’ harus dipertahankan,” katanya.
Sebelumnya, Dubes Karni mengatakan kritik terhadap para pemimpin ketiga negara Asia yang dinilai ‘tidak jujur’ dan tidak didasarkan pada keadaan sebenarnya dari konflik. Ia menggambarkan penjajahan di Palestina dia gambarkan sebagai konfrontasi antara ‘Israel’ dan Hamas dan bukan ‘Israel’ terhadap semua orang Palestina.
“Pernyataan ini sepenuhnya salah. Hamas didirikan pada tahun 1984 sementara agresi Zionis Yahudi dimulai pada tahun 1948. Sejak itu warga Palestina tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan hak-hak mereka, sampai Hamas didirikan,” ujar Azmi.
Hamas adalah organisasi pembebasan. Ini adalah satu-satunya gerakan yang dapat menghalangi zionis Yahudi untuk bertindak sewenang-wenang atas Gaza, Tepi Barat dan di Baitul Maqdis (Yerusalem). Klaim duta besar ‘Israel’ bahwa Hamas adalah radikal dan fasis hanya klaim yang selama yang mengemuka, padahal yang terjadi adalah sebaliknya.
“Zionis ‘Israel’ sebenarnya adalah rezim fasis dan teroris. Buktinya berlimpah dan kata-kata Duta Besar adalah tuduhan yang paling kontradiktif dengan kenyataan di lapangan,” kata Azmi. “Tidak ada negosiasi yang bisa dilakukan dengan ‘Israel’. ‘Israel’ perlu dibubarkan, tanah Palestina perlu dibebaskan. Ini adalah satu-satunya solusi,” tambahnya.
MAPIM menekankan, warga tiga negara Muslim di kawasan ini akan bangkit jika ‘Israel’ mencoba menantang kedaulatan negara-negara tersebut. “Kita tahu kedutaan besar di negara lain di Asia seperti Vietnam, Thailand, Myanmar dan Filipina mungkin menjadi tempat bagi ‘Israel’ untuk mencoba melakukan operasi spionase di wilayah tersebut. Namun tekad rakyat akan selalu waspada mengingatkan pemerintah untuk tidak berkompromi.”
“Upaya ‘Israel’ untuk melunakkan pemerintah negara-negara Islam ini akan dipantau dan kami tidak dapat berkompromi dengannya,” katanya. “Kami dengan keras menolak segala upaya normalisasi dengan Zionis ‘Israel’,” tambah dia.*