Hidayatullah.com—Pemerintah seharusnya tidak perlu berlebihan dan panit terkait rencana Aksi Super Damai Bela Islam III Jumat o2 Desember 2016 yang akan datang.
“Pemerintah harus bijak, jangan sampai panik. Seharusnya para pejabat juga tidak menyatakan pernyataan yang saling bertentangan, sehingga membuat bingung masyarakat,” demikian pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, dalam rilisnya kepada redaksi hidayatullah.com, Jumat (25/11/2016).
Abubakar Bahmi ikut angkat bicara soal rencana Aksi Super Damai atau Aksi Bela Islam III yang akan berlangsung pada tanggal 2 Desember 2016 yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).
Polisi Akan Bubarkan Aksi 2 Desember Jika Dilaksanakan di Jalan Protokol
Selain itu, senator asal Gorontalo tersebut mempertanyakan Presiden Joko Widodo yang mengadakan safari ke ormas-ormas Islam yang jutsru tidak terlibat dalam Aksi Bela Islam Jilid I dan II. Sebaliknya tidak mendatangi kelompok-kelompok yang melakukan Aksi Bela Islam atau Aksi Bela Quran.
“Seharusnya jika memang beritikad baik untuk menyelesaikan masalah terkait kasus penistaan agama ini, bapak presiden seharusnya bersilaturrahim ke Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), bukan mengunjungi Ormas Islam lainnya yang tidak mengikuti gerakan ini,” tutur Bahmid.
Baca Juga
Selain itu, Bahmid juga menyoroti pernyataan pemerintah dan para pejabat negara terkait Aksi 212 (02 Desember 2016). Menurutnya, para pejabat Negara seharusnya menghindari pernyataan-pernyataan yang hanya membuat rakyat kecewa dan terluka.
“Hindarilah pernyataan saling bertentangan dan yang bisa membuat masyarakat panik. Seperiti yang sudah dilontarkan Kapolri. Misalnya, seakan-akan ingin mengancam masyarakat,” tambahnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
