Hidayatullah.com– Beberapa perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), guna mengklarifikasi terkait penangkapan salah satu anggota MUI yang diduga terkait terorisme.
Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan MUI sama sekali tidak terlibat dengan aktivitas terorisme. “Penangkapan ketiga terduga teroris tersebut tidak dilakukan di Kantor MUI sehingga jangan berpikir bahwa itu penggerebekan di Kantor MUI dan tidak terkait dengan urusan MUI. Karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (23/11/2021).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyampaikan bahwa Tim Densus 88 pun tidak pernah mengumumkan dan mengatakan bahwa terduga teroris yang ditangkap merupakan pengurus MUI.
“Masyarakat dan media seperti saudaralah yang kemudian membuka identitas yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI di bidang Komisi Fatwa dan MUI kemudian menonaktifkannya,” tuturnya.
Lebih lanjut, disampaikan Mahfud pemerintah tidak bisa dan tidak boleh membeberkan alat bukti proses penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tersangka teroris, sebab hal itu bisa mengacaukan proses hukum. Keseluruhannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
“Jadi begitu ketentuannya, termasuk kapan boleh didampingi pengacara, berapa lama pemeriksaan, dan seterusnya. Tetapi meskipun pemerintah tidak bisa menjawab sekarang, pemerintah akan memastikan proses hukum terhadap ketiga terduga teroris tersebut akan berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” tegas Mahfud.
Dalam rilis sebelumnya, Mahfud mengatakan MUI terlalu kokoh untuk dibubarkan. Sehingga ajakan untuk membubarkan MUI seperti yang baru-baru ini ramai dihembuskan melalui tagar #BubarkanMUI menjadi tidak relevan.
“Kedudukan MUI itu sudah sangat kokoh karena sudah disebut di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Posisi MUI kuat tak bisa sembarang dibubarkan,” kata Mahfud, Sabtu (20/11/2021) melalui keterangan tertulis.*