Hidayatullah.com — Kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga kedelai jadi sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu. Dia mengimbau agar Pemerintah segera mencari solusi sehingga masalah tersebut cepat teratasi salah satunya dengan melibatkan Bulog untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng.
Dia mendorong Pemerintah memberi penugasan khusus kepada Bulog (Badan Logistik) agar berperan mengatasi kelangkaan minyak goreng dan kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe.
Menurut Politisi Partai NasDem ini Bulog kerap kali mengalami kesulitan untuk menyimpan dan distribusi komoditas pangan strategis. Sebab, proses penyaluran ini tidak bisa dilakukan secara sepihak dan harus menunggu instruksi pemerintah.
“Yang menjadi penekanan kita supaya Bulog ambil peran di sini, sehingga apa yang menjadi keluhan sekarang bisa terselesaikan. Komisi IV mendorong supaya Bulog di kasih penugasan, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat segera teratasi,” kata Rusdi seperti dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (24/02/2022).
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyampaikan kepada Pemerintah, Dia meyarankan agar Bulog dilibatkan terutama untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan komoditas pangan.
Dia menegaskan Bulog dapat melakukan operasi pasar untuk mengstabilkan harga di pasaran serta mengantisipasi kelangkaan. “Kalau mereka (swasta) menyimpan atau menimbun kita nggak tahu. Jadi, negara tidak punya instrumen untuk mengendalikan distribusi dan pasokan barang-barang kebutuhan pokok warga kita,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selanjutnya, Akmal menambahkan, peranan Bulog menjadi buffer stock juga perlu diperkuat melalui dukungan anggaran. Sehingga, fungsi Bulog untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan juga kestabilan harga bisa terlaksana dengan baik.
“Misalnya, kalau harga jatuh kan dia (Bulog) bisa beli produk petani. Kalau harga melambung dia (Bulog) bisa operasi pasar melepas, sehingga harga bisa terkendali. Ini yang tidak bisa dilakulan karena Bulog terbebani dengan utang komersil. Jadi fungsi Bulog tidak bisa dikatakan berjalan dengan baik,” terang Akmal.
Akmal menuturkan, meski kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) komoditas Crude Palm Oil (CPO) telah diberlakukan sejak awal Februari, namun ia menilai penerapan DMO sudah terlambat.
“DMO ini terlambat diterapkan sebenarnya, tiga bulan lalu kita sudah ingatkan tidak boleh ekspor kalau kebutuhan dalam negeri memang tidak tercukupi. Kedua, kita juga berharap satgas pangan bisa lebih cekatan dalam mencari distributor yang nakal dan menimbun sehingga menyebabkan harga naik dan langka,” katanya.
Selain penerapan DMO, Akmal juga mengimbau pemerintah meningkatkan pengawasan ekspor. Mengingat, selain bahan baku minyak goreng, CPO juga diproduksi menjadi biodiesel (B30).
“Mendag punya data sebenarnya perusahaan yang melakukan ekspor. Produksi CPO-nya berapa, produksi minyak gorengnya berapa. Ini menjadi tugas pemerintah untuk tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut,” tandas Akmal.*
