Hidayatullah.com—Kementrian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan Indonesia selalu berpegang teguh aturan dalam setiap forum internasional. Hal itu menanggapi rencana Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT G20 di Bali yang berbuntut sorotan dunia ke Indonesia.
Rencana kehadiran Putin di G20 sebelumnya diungkap oleh Duta Besar Rusia di Jakarta. Dia menyebut Putin ‘ingin pergi’ ke KTT G20 pada 30 Oktober 2022 nanti sebagai tanggapan atas informasi soal AS dan sekutu baratnya sedang menilai apakah Moskow harus tetap berada dalam kelompok tersebut atau tidak.
“G20 bukan hanya pertemuan puncak. G20 adalah sebuah proses. Ada banyak pertemuan yang diadakan oleh Indonesia baik online maupun offline dan Rusia berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut,” kata Dubes Rusia di Jakarta, dilansir Detikcom.
“Sebagai presidensi, tentunya dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20, bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip-prinsip, based on principal,” kata Duta Besar RI sekaligus Stafsus Program Prioritas Kemlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Triansyah Djani, dalam jumpa pers secara virtual, Kamis (24/3/2022).
Baca Juga
Tri mengatakan Indonesia dalam setiap forum internasional selalu berpegang teguh pada aturan. Begitu juga saat mengetuai G20 tahun ini.
“Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi atau forum atau organisasi baik itu dalam konteks badan-badan PBB pada saat kami memimpin dewan keamanan di PBB atau ASEAN atau organisasi lainnya selalu berpegang pada aturan, prosedur yang berlaku, demikian juga di G20,” jelasnya.
Tri kembali menegaskan bahwa Indonesia sebagai presiden G20 tahun 2022 mempunyai kewajiban untuk mengundang semua anggota. Dia menegaskan bahwa agenda utama G20 adalah pemulihan ekonomi global.
“Oleh karena itu, memang kewajiban untuk semua presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya. Saya ingin underline juga seperti yang saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa pentingnya kita semua fokus di G20 untuk menangani global recovery yang merupakan prioritas banyak penduduk di dunia ini,” katanya.
“Seperti diketahui, dunia ini kan belum sepenuhnya keluar dari crisis dan pandemi, serta banyak negara, khususnya negara-negara berkembang ini masih mengalami kesulitan ekonomi dan masih sulit, even untuk mencapai target yang diharapkan G20 untuk dapat dorong global recovery tersebut. Jadi, in shorten, I think we’ll, kita akan continue melaksanakan tugas kita seperti halnya presidensi-presidensi sebelumnya,” imbuhnya.
Tanggapan Luhut
Ketua Penyelenggara Acara Presidensi G20 Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi soal rencana sejumlah negara Barat mendepak Rusia dari keanggotaan G20. Rusia berencana didepak lantaran aksi invansinya ke Ukraina.
Luhut menegaskan bahwa pertemuan G20 adalah forum ekonomi dan tidak ada politik. Ia juga menyebut bahwa terlalu dini baginya untuk berkomentar mengenai isu didepaknya Rusia dari G20.
“G20 itu kan forum ekonomi ya, jadi tidak ada forum politik. Kemudian kita lihat saja kan masih terlalu dini kita untuk komentar,” kata Luhut usai acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di The Nusa Dua, Bali, Kamis (24/3/2022).
Sementara itu, saat ditanya apakah akan tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin saat kegiatan G20 nanti, Luhut enggan menjawab secara pasti.
“Ya kita lihat saja. Itu kan saya bilang tadi ini kan forum ekonomi. Jadi kita lihat,” jelas Luhut.
Penentangan Sejumlah Pihak
Rencana kehadiran Putin sendiri menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Tanggapan datang dari tokoh luar negeri maupun dalam negeri.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin merespons pernyataan Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieve bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan hadir di KTT G20 di Bali. Vasyl Hamianin mendesak semua pihak agar memboikot Rusia dari forum internasional atas tindakannya menginvasi Ukraina.
“Setelah memulai invasi kejam di Ukraina, setelah memerintahkan pembunuhan warga sipil tak bersenjata dan pengeboman kota-kota damai, Presiden Rusia Putin dan pemerintahnya secara langsung bertanggung jawab atas semua kekejaman yang dilakukan, yang tidak lain adalah kejahatan perang terhadap kemanusiaan,” kata Vasyl dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).
Dia menyatakan, sebagai penjahat dan pembunuh berdarah, Putin tidak berhak mengikuti untuk berpartisipasi dalam forum internasional atau pertemuan mulitlateral apa pun. Menurutnya, kehadiran Putin di forum internasional berarti bentuk penghinaan terhadap demokrasi da martabat manusia.
“Sebagai penjahat, pembunuh berdarah, dan diktator yang diakui secara internasional, Putin tidak memiliki hak hukum untuk berpartisipasi dalam forum internasional, pertemuan puncak, atau pertemuan multilateral. Penampilannya di acara internasional mana pun akan berarti penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum,” ucapnya.
Sementara, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin juga mengkritik sikap Kemlu yang menyebut akan mengundang semua anggota G20, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, ke forum KTT G20 di Bali. TB Hasanuddin menyebut seharusnya Kemlu membicarakan dulu hal tersebut dengan anggota G20 lainnya.
“Menurut hemat saya, persoalan Rusia diundang atau tidak diundang ke G20 itu harus dibicarakan dulu oleh para anggota G20 melalui mekanisme internal yang disepakati,” kata TB Hasanuddi saat dihubungi, Kamis (24/3/2022).
TB Hasanuddin menyebut Indonesia tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak meski menjadi tuan rumah. Menurutnya, G20 merupakan organisasi yang bersifat kolektif.
“Indonesia memang tuan rumah G20 tahun 2022, tapi kan tidak mungkin mengambil keputusan sepihak karena G20 itu organisasi yang bersifat kolektif dan kebersamaan,” ucapnya.
Selain itu, anggota DPR dapil Jawa Barat ini menilai akan ada dampak dari diundang atau tidak diundangnya Rusia dalam forum KTT G20 tersebut. Meski begitu, dia kembali mengingatkan keputusan bukan ada di Indonesia.
“Diundang atau tak diundang akan ada dampak, tapi keputusan ada di tangan anggota,” ujarnya.*
