Hidayatullah.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan akan turun berunjuk rasa dan melakukan demo di Istana Negara pada Senin (11/4/2022) depan. Unjuk rasa tersebut untuk menuntut sikap tegas Presiden Jokowi tidak memperpanjang masa jabatan.
“Kita akan tetap gelar aksi pada tanggal 11 April 2022,” ujar Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin HSN DM kepada CNN, Kamis (7/4/2022).
Dari gerakan mahasiswa lainnya, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) masih melangsungkan konsolidasi yang direncanakan bakal digelar hari ini, Jum’at (8/4/2022).
“Keputusan dari BEM UI dan AMI akan diputuskan dalam forum besok,” jelas Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (7/4) malam.
Dalam muatan aspirasi yang akan disampaikan dalam demo di depan istana nanti, BEM SI mengaku masih tidak puas dengan perintah Presiden Jokowi pada jajaran menterinya untuk berhenti bicarakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu.
Baca Juga
“Kami butuh bukti bukan sekedar lisan,” tegas Kaharuddin.
BEM SI pun menegaskan agenda tuntutan tak cuma soal mendesak setop ide-ide penundaan pemilu, melainkan juga ada 18 tuntutan lain yang sebelumnya sudah disampaikan mereka namun belum mendapatkan jawaban dari pemerintah.
Tuntutan tersebut mulai dari desakan tuntaskan para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait, menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat, serta membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
BEM SI mengklaim akan turun bersama 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEM SI, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan, dan Aliansi Mahasiswa Fakultas.
Jokowi sendiri sebelumnya, telah melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun disebut siap patuh terhadap arahan Jokowi itu.
Awalnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi,” ucap Jokowi.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” ujarnya.
