Hidayatullah.com — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membeberkan strategi kelompok Khilafatul Muslimin dalam menyebarkan ajarannya. BNPT menuding Khilafatul Muslimin menerapkan taqiyah agar bisa diterima masyarakat.
“Kalau ditanya masyarakat bahwa dia (menyampaikan) tidak akan mengubah ideologi Pancasila itu adalah merupakan strategi mereka, yaitu yang disebut strategi taqiyah, adalah strategi atau siasat untuk berbohong,” kata Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Wawan Ridwan dalam konferensi pers, Kamis (16/16/2022).
BNPT tak menjelaskan lebih lanjut soal tudingan taqiyah yang dipraktekkan oleh kelompok Khilafatul Muslimin.
Taqiyah sendiri merujuk pada istilah khas kelompok Syi’ah yang merujuk pada praktik memperlihatkan yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati, khususnya dalam beragama.
Wawan menyebut Khilafatul Muslimin mengembangkan organisasi dengan membentuk struktur seperti yang dijalankan oleh Negara Islam Indonesia (NII). Menurutnya, Khilafatul Muslimin memiliki pusat pemerintahan di Lampung. Mereka juga memiliki kantor wilayah yang sudah tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Baca Juga
“Kalau tidak salah di data kami itu sudah ada di sekitar 25 provinsi itu tersebar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wawan mengatakan aktivitas Khilafatul Muslimin juga sama dengan apa yang dilakukan oleh organisasi seperti NII dan JI.
“Dalam hal pengkaderan maupun aktivitas pendanaan serat tujuan organisasi yang mengganti ideologi negara,” katanya.
Polda Metro Jaya telah menetapkan enam tersangka terkait kelompok Khilafatul Muslimin. Salah satunya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja selaku pimpinan tertinggi.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan anggota Khilafatul terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan. Termasuk aparatur sipil negara (ASN) hingga dokter.
“Ini setelah klasifikasi yang tertinggi adalah wiraswasta, kemudian, petani 20 persen, karyawan 25 persen, guru 3 persen termasuk di sini ada ASN dan juga dokter dan lain sebagainya,” kata Hengki, dilansir CNN Indonesia.
Tak hanya itu, menurut Hengki, struktur kepengurusan di organisasi Khilafatul Muslimin juga mirip dengan sebuah negara. Yakni, ada amir daulah untuk tingkat provinsi, kepala amir wilayah untuk tingkat kabupaten, ummul quro untuk tingkat kecamatan dan paling rendah amir kemashulan.*
