Hidayatullah.com– Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, janji penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hanya sebatas narasi dalam Nawacita semata, tapi realisasinya tidak terlihat.
“Rapornya Jokowi merah,” ujarnya dalam diskusi ‘Evaluasi Kinerja HAM 3 Tahun Pemerintahan Jokowi’ di Kantor Amnesty International Indonesia, HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).
Usman menyebut, sulit menemukan apa yang patut diapresiasi dari pemerintahan Jokowi-JK terkait penyelesaian kasus HAM.
Walaupun, menurutnya, masih ada waktu di sisa masa jabatan untuk melakukan perbaikan.
“Dan bukan tidak mungkin capaian itu bisa diraih,” ungkapnya.
Baca Juga
Baca: 3 Tahun Jokowi-JK, Nasir Djamil: Ngeri-ngeri Sedap Era Sekarang
Baca: Elektabilitas Rendah, Politisi Golkar Sarankan Jokowi Lakukan Reshuffle
Ia memaparkan, selama tiga tahun terakhir Amnesty International terus mendapatkan laporan-laporan yang bisa dipercaya mengenai pelanggaran HAM di berbagai tempat di Indonesia.
Pelanggaran-pelanggaran HAM ini, kata Usman, mencakup di antaranya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama, dan berkumpul secara damai, pelanggaran serius HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan tanpa adanya akuntabilitas penuh.
“Tidak bergerak majunya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM serius masa lalu, dan sebagainya,” tandasnya.*
