Hidayatullah.com– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) beserta perwakilan organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap kondisi rakyat Indonesia menilai, negara telah gagal mengurus warganya dalam bencana kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Walhi menilai negara telah gagal memenuhi hak dasar warga untuk bernapas dengan aman dan nyaman khususnya di daerah terdampak bencana kabut asap.
Walhi menyatakan, kabut asap yang dihirup oleh warga di sebagian Sumatera dan Kalimantan telah menghilangkan hak yang paling dasar dari keberadaan manusia yaitu bernapas dengan aman dan nyaman.
“Kejadian kabut asap yang terus berulang dari tahun ke tahun membuktikan kegagalan negara dalam mengelola sumber daya alam, serta kegagalan dalam mengurus warga negara yang seharusnya dilindungi kehidupan dan keselamatannya. Berlarutnya penanganan kabut asap ini juga menunjukkan kegagalan pemerintah mengantisipasi berulangnya kejadian pembakaran hutan dan lahan yang seharusnya sudah bisa diduga sebelumnya,” bunyi siaran pers Walhi di Jakarta, Selasa (24/09/2019).
Baca: PKS: Pemerintah Belum Serius Tanggapi Masalah Mengerikan Karhutla
Melihat berbagai penderitaan rakyat akibat kabut asap sampai hari ini, maka Walhi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bergerak menyerukan kondisi Darurat Kemanusiaan di Indonesia.
Baca Juga
Oleh karenanya, Koalisi Indonesia Bergerak menyerukan jajaran pemerintah di tingkat pusat untuk sesegera mungkin melakukan berbagai tindakan.
“Pertama, pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap para pemadam api di lapangan, yang telah bekerja keras memadamkan api dengan menghadapi berbagai risiko kesehatan dan keselamatan nyawa,” serunya.
Kedua, Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan pemerintah di provinsi maupun kabupaten untuk membuka kantor-kantor dan gedung-gedung pemerintahan seperti desa/kelurahan, kecamatan, dinas dan UPT sebagai tempat evakuasi dan Rumah Aman yang steril dari gangguan asap dan dilengkapi oksigen dan pemurni udara bagi para korban dan kelompok rentan.
Baca: Kualitas Udara Makin Berbahaya, Wahdah Turunkan Relawan Medis untuk Korban Karhutla Riau
Ketiga, Menteri Kesehatan untuk memerintahkan agar memberikan akses pengobatan gratis bagi para korban di semua rumah sakit dan puskesmas di berbagai tingkatan desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten/kota dan bantuan tabung oksigen, masker, bagi kantor-kantor yang dijadikan rumah aman.
“Keempat, Menteri Sosial untuk membangun Rumah Aman dan Rumah Oksigen di berbagai wilayah khususnya bagi warga yang jauh dari akses gedung pemerintahan maupun dari puskesmas, dan bagi kelompok-kelompok masyarakat rentan, seperti balita, anak-anak, perempuan hamil serta
orang lanjut usia,” seru Koalisi.
Selain Walhi, Koalisi tersebut terdiri dari warga-warga negara Indonesia serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. Mereka termasuk kelompok yang peduli terhadap kondisi rakyat Indonesia di sebagian Sumatera dan Kalimantan yang dalam beberapa pekan terakhir ini harus hidup bersama kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan.
Menurut data yang dihimpun Walhi dari berbagai sumber per 1 Januari sampai 23 September 2019, terdapat 45.193 titik api (hotspot) di seluruh wilayah se-Indonesia.
Selain itu, data Walhi per Senin (23/09/2019), warga masyarakat korban yang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat asap karhutla sebanyak 928.334 jiwa.
Rinciannya berurutan dari yang terbanyak, yaitu di Sumatera Selatan sebanyak 291.807 jiwa, di Riau sebanyak 275.793 jiwa, di Kalimantan Barat 180.695 jiwa, Kalimantan Selatan (67.293 jiwa), Jambi (63.554), Kalimantan Tengah (40.374 jiwa), dan Bangka Belitung (8.818 jiwa).
Koalisi Indonesia Bergerak antara lain terdiri dari WALHI, HuMA, MDMC Muhammadiyah, HFI, dan Rumah Zakat.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
