Hidayatullah.com– Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera minta penerapan janji “Revolusi Mental” dan pekerjaan besar yang tidak tercapai di periode sebelumnya juga harus dituntaskan di periode kedua Presiden Joko Widodo.
“Insya Allah tanggal 20 Oktober Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf akan dilantik. Saya berharap janji yang tidak terealisasikan pada periode lalu harus bisa dituntaskan di periode kedua ini, tidak boleh ada alasan lagi,” ujar Mardani dalam rilis PKS kepada hidayatullah.com semalam (17/10/2019).
Menurut legislator asal Dapil Jakarta Timur ini, salah satu janji utama kampanye Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi 7% yang tidak tercapai.
“Saya apresiasi terkait infrastruktur yang sudah dilakukan. Namun mewujudkan pembangunan dengan target pertumbuhan di atas 5% perlu menjadi prioritas utama. Pembenahan reformasi struktural termasuk tata kelola dan pemangkasan regulasi harus dilakukan sejak awal,” ujar Mardani.
Inisiator gerakan #KamiOposisi ini mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, perlu kerja keras dan cerdas.
Baca: MUI Imbau Presiden-Wapres Terpilih Serius Tunaikan Janji Kampanye
Oleh karena itu, Mardani memberikan beberapa poin konstruktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Yaitu, terangnya, pemerintah Jokowi-Ma’ruf harus melakukan gerakan serius dalam hal reformasi struktural pada tiga bidang utama.
Pertama, penataan dan pembenahan institusi perpajakan sampai rasio pajak Indonesia menyentuh angka 14%.
Kedua, konsolidasi regulasi pusat hingga daerah dan diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.
Ketiga, insentif untuk riset dan pengembangan produk. Semua hal ini, kata Mardani, perlu didukung dengan peningkatan kekuatan tata laksana institusi.
Selain tiga hal itu, pemerintahan Jokowi kata dia juga harus memperhatikan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami ketidakpastikan, akibat perang dagang antara Amerika Serikat vs China.
“Kondisi global yang tidak pasti menjadi tantangan lainnya. Ketidakpastian ekonomi global ditambah perang dagang China-Eropa menurunkan peluang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dunia,” ujarnya.
Selain itu, kurangnya konsolidasi modal dalam negeri dan tingkat kedalaman inklusi keuangan Indonesia yang rendah dinilai perlu mendapat perhatian.
“Dengan bank ability yang masih belum meng-cover seluruh penduduk, membuat Indonesia masih bergantung pada investasi dan aliran modal dari luar,” ujar Mardani.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini pun berharap semua cacatan kritis konstruktif itu menjadi masukan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepannya.
“Semoga semua catatan tersebut dapat diperbaiki. Mari kita doakan bersama agar proses pelantikan dapat berjalan dgn lancar dan keduanya mampu membawa negeri ini jauh lebih baik ke depan,” pungkasnya.*
