Hidayatullah.com–Duta Besar Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa ‘Israel’ memiliki hak untuk merebut setidaknya beberapa pemukiman ilegal Tepi Barat, dalam komentar yang kemungkinan akan meningkatkan oposisi Palestina terhadap rencana ‘perdamaian versi AS’.
Menurut Friedman, bagian dari pembajakan Tepi Barat adalah sah.
Dalam sebuah wawancara yang dimuat New York Times pada hari Sabtu, Duta Besar David Friedman mengatakan bahwa beberapa tingkat aneksasi Tepi Barat akan sah.
“Dalam keadaan tertentu, saya pikir ‘Israel’ memiliki hak untuk mempertahankan beberapa, tetapi tidak semua, Tepi Barat,” katanya dikutip Time of Israel.
‘Israel’ mencaplok tepi Barat dan Jerusalem Timur dari Jordan dalam Perang 1967. Palestina mengklaim daerah ini sebagai bagian dari negara masa depan.
Baca Juga
Friedman telah menjadi pendukung yang kuat pemukiman ‘Israel’, yang di pandangan dunia internasional sebagai ilegal.
“Dalam keadaan tertentu,” Friedman kepada New York Times, “saya pikir ‘Israel’ memiliki hak untuk mempertahankan beberapa, tapi tidak mungkin semua, dari tepi Barat.”
Sambutannya menarik kritik cepat dari kelompok lobi liberal Yahudi, J Street.
“David Friedman sekali lagi membuat jelas bahwa ia bertindak bukan sebagai Duta besar AS untuk ‘Israel’, tetapi sebagai Duta gerakan pemukiman ke Amerika Serikat,” kata Presiden J Street, Jeremy Ben-Ami, dalam sebuah pernyataan.
“Pada dasarnya memberikan pemerintah Netanyahu lampu hijau untuk memulai secara sepihak mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat mendukung pelanggaran mencolok hukum internasional.”
Selama kampanye untuk pemilihan umum pada bulan April, PM Benjamin Netanyahu berjanji untuk secara bertahap mencaplok semua permukiman Yahudi Tepi Barat, sebuah langkah yang lama didukung oleh hampir semua anggota parlemen dalam aliansi partai sayap kanan dan keagamaan, dan mengatakan ia berharap untuk melakukannya dengan Dukungan AS.
Friedman, dalam wawancara dengan New York Times, menolak untuk menyebutkan secara spesifik bagaimana AS akan menanggapi pencaplokan ‘Israel’ secara sepihak, dengan mengatakan: “Kami benar-benar tidak memiliki pandangan sampai kami memahami berapa banyak, pada istilah apa, mengapa itu masuk akal, mengapa apakah itu baik untuk ‘Israel’, mengapa itu baik untuk wilayah ini, mengapa itu tidak menciptakan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya … Ini semua adalah hal-hal yang ingin kita pahami, dan saya tidak ingin berprasangka.”
Pada bulan Desember 2017, Presiden AS Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota ‘Israel’. Ia memindahkan kedutaannya, dipimpin oleh Duta Besar Friedman, ke Baitul Maqdis itu pada Mei 2018.
Pada bulan Maret, tak lama sebelum pemilihan umum ‘Israel’, Trump mengakui kedaulatan ‘Israel’ di Dataran Tinggi Golan. Juga pada bulan Maret, untuk pertama kalinya, pemerintahan Trump berhenti menyebut Tepi Barat istilah “diduduki” dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri tentang hak asasi manusia di seluruh dunia.
Dalam wawancara Times, Friedman menyalahkan pemerintahan Obama karena mengizinkan PBB untuk mengeluarkan resolusi pada 2016 yang mengutuk permukiman ‘Israel’ sebagai “pelanggaran mencolok” hukum internasional dan “hambatan utama” terhadap visi “dua negara yang hidup berdampingan” sebuah usulan Barat yang tak pernah diterima rakyat Palestina.*
