Semakin Keterlaluan, Yahudi Israel Larang Pengibaran Bendera Palestina di Tempat Umum

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, melarang pengibaran bendera Palestina di semua ruang publik. Perintah menteri ekstremis Zionis ini dikeluarkan pada Senin 9 Januari, lansir Mondoweiss.

Larangan bendera adalah salah satu dari serangkaian serangan dan kampanye baru terhadap Palestina oleh pemerintahan ultra kanan Israel yang baru terbentuk. Bagi Zionis Israel, kelompok dan organisasi Palestina yang menentangnya adalah teroris.

Ben Gvir, menulis perintah itu di akun Twitter pribadinya, “memerintahkan Polisi Israel untuk menegakkan larangan mengibarkan bendera PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) apapun yang menunjukkan identifikasi dengan organisasi teroris dari ruang publik dan untuk menghentikan hasutan apapun terhadap Negara Israel. Kami akan melawan terorisme dan ajakan terorisme dengan sekuat tenaga!”

Bagi warga Palestina, larangan bendera ini hanyalah upaya teranyar Zionis dalam membentuk negara bangsa Yahudi yang menciptakan kerangka hukum untuk memperkuat supremasi Yahudi di Palestina.

Menghapus Identitas Palestina

Pada Juni tahun lalu, parlemen Israel berhasil mengesahkan undang-undang baru yang akan melarang bendera Palestina di lembaga-lembaga yang didanai Zionis. Eli Cohen salah satu anggota Knesset, parlemen Israel, dari sayap kanan membenarkan langkah tersebut dengan melabeli bendera Palestina sebagai “bendera musuh”.

Meski pelarangan bendera Palestina bukanlah upaya baru, memerintahkan seluruh pasukan polisi untuk campur tangan terhadap tindakan yang melibatkan tampilan selembar kain belum pernah terjadi sebelumnya.

Perintah Ben Gvir adalah eskalasi parah dalam penggunaan impunitas Israel untuk menghapus visibilitas Palestina, terutama setelah Pemberontakan Persatuan tahun 2021, yang menyaksikan mobilisasi kolektif warga Palestina melintasi hambatan geografis dan sosial-budaya yang dipaksakan oleh praktik apartheid Israel.

Pada Maret 2022, otoritas Israel secara resmi meluncurkan Operasi Hancurkan Gelombang, yang mencakup alokasi dana 180 juta NIS ($52.256.340) kepada Polisi Israel. Tahun 2022 adalah tahun paling mematikan bagi warga Palestina di Tepi Barat dan menampilkan perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata paling ekstensif terhadap kolonialisme Israel sejak Intifadah Kedua.

Seorang pakar hubungan internasional bahkan mengatakan kriminalisasi bendera Palestina ini adalah bentuk pembasmian terhadap rakyat Palestina.

“Ini adalah penghapusan dan bentuk kriminalisasi setiap tindakan perlawanan dan identitas Palestina,” kata Linda Tabar, seorang profesor hubungan internasional Palestina di Universitas Sussex kepada Mondoweiss.

“Ini adalah bentuk upaya untuk meniadakan kehidupan Palestina,” kata Tabar, “mereka mencekik kita.”

Sebuah Negara Pemukim

“Ada negara fasis yang berkuasa,” kata aktivis Jalal Abu Khater yang berbasis di Yerusalem kepada Mondoweiss, mengomentari serangan terang-terangan terhadap warga Palestina oleh pemerintah baru Israel “Dan itu dilambangkan dengan masuknya Ben-Gvir sebagai menteri.”

Itamar Ben-Gvir, 46, telah naik ke tampuk kekuasaan dalam dua tahun terakhir setelah serangan intensif terhadap warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah Yerusalem, pada Mei 2021.

Sebelumnya, dia bukanlah tokoh penting dalam gerakan pemukim Zionis melainkan wajah yang dikenal dalam sistem kriminal Israel. Ketika Menteri saat ini berusia 18 tahun, militer Israel menolak rancangannya, menganggapnya terlalu berbahaya.

Apa yang dikatakan dalam perintah Ben-Gvir juga disorot dalam referensi ke bendera Palestina sebagai “bendera PLO”, yang mengaitkan bendera nasional Palestina dengan Organisasi Pembebasan Palestina, yang didirikan pada tahun 1964 dan saat ini diketuai oleh Mahmoud Abbas, presiden de facto Otoritas Palestina (PA), dan salah satu pendiri asli partai politik Fatah.

PLO juga merupakan mitra kelembagaan dalam Kesepakatan Oslo, yang ditandatangani pada 1993-1994 oleh Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Ben-Gvir telah mencuri lambang Cadillac dari mobil Rabin beberapa minggu sebelum Perdana Menteri dibunuh saat rapat umum mendukung Kesepakatan Oslo.

“Menyebutnya sebagai bendera PLO juga merupakan upaya untuk menghancurkan apapun yang ada di Oslo. Dalam Intifadah pertama, Anda tidak diizinkan membawa bendera,” kata Profesor Tabar kepada Mondoweiss. Dalam pengertian ini, Ben-Gvir memberi pertanda sebuah negara Israel yang diatur oleh aturan pemukim.

“Hukum adalah instrumen koersif di tangan mereka yang mereka gunakan untuk melegalkan represi dan kekerasan, dan represi kolonial pemukim,” Tabar menjelaskan kepada Mondoweiss. “Hukum hanyalah alat untuk membantu mereka dalam proses itu.”