“Game” Baru untuk Menguasai al-Quds

Hasil pertemuan PM Israel, Benjamin Netanyahu dan Menlu AS, Hillary Clinton di New York, Kamis (11/11) menyangkut paket insentif yang disiapkan Washington sebagai imbalan atas penangguhan pembangunan pemukiman (baca: pencaplokan) Yahudi di wilayah pendudukan Palestina selama tiga bulan bukan sekedar deal alias transaksi politis yang biasa dilakukan selama ini untuk membujuk negeri Zionis itu. Satu paket insentif berupa kesepakatan pembelian 20 jet tempur siluman F-35 super canggih senilai tiga miliar dolar AS, disamping janji-janji insentif lainnya dari negeri Paman Sam diantaranya, melindungi keamanan negeri zionis tersebut disamping melindungi program nuklirnya dengan cara menveto setiap upaya ‘mengutak-utik’ senjata pemusnah massal dimaksud di forum internasional. Insentif tersebut hampir tidak mungkin ditolak Israel terutama menyangkut pengadaan F-35 yang belum pernah diekspor ke negara manapun. Karenanya, tidak aneh bila Tel Aviv minta persyaratan agar penangguhan pencaplokan Yahudi tidak mencakup kota al-Quds dan satu syarat lagi tidak akan ada tuntutan penundaan lagi setelah itu. Itulah antara lain insentif menggiurkan yang dijanjikan kepada Israel selaku negeri penjajah atau bila menggunakan istilah undang-undang pidana sebagai pelaku kriminal. Lalu apa janji atau paket insentif yang disampaikan kepada Palestina selaku negeri terjajah atau sebagai korban tindak kriminal penjajah? Hanya ada satu paket buat Palestina yakni perintah tegas agar segera memulai kembali perundingan langsung. Segala unek-unek atau tuntutan yang ingin disampaikan agar dilontarkan di meja perundingan karena tujuan utama dari paket insentif buat Israel itu adalah menunda pemukiman agar perundingan langsung dapat dimulai lagi. Janji dalam setahun ke depan Palestina boleh merdeka sebagaimana yang disampaikan Presiden Barack Obama di hadapan sidang Majelis Umum PBB 24 September lalu, lambat laun hilang ditelan angin. Bahkan sekitar sepekan lalu, juru bicara Kemlu AS menyatakan negaranya sulit melaksanakan komitmen menyangkut “kemerdekaan” bagi rakyat Palestina pada Agustus 2011 mendatang, meksipun hanya sebatas kedaulatan semu. Dasar si anak emas, Israel masih “merengek” agar insentif tersebut disampaikan dalam bentuk jaminan secara tertulis termasuk yang terkait dengan hak veto AS bila negara-negara Arab akhirnya tak sabar mengajukan masalah kemerdekaan Palestina tersebut ke meja Dewan Keamanan PBB. Sumber-sumber di negeri Yahudi itu menyebutkan bahwa jaminan tertulis itu telah diterima Netanyahu. Bagi sebagian analis yang melihat isu kemandegan perundingan, hanya di permukaan saja melihat paket insentif tersebut terutama yang terkait jet tempur super canggih itu, bakal mengobarkan perlombaan senjata di kawasan karena paket ini memberikan keunggulan jauh di atas pertahanan dunia Arab. Tapi analisa ini agaknya kurang tepat sebab selama ini memang Israel unggul jauh di kawasan terutama yang terkait mutu persenjataan plus 200 lebih hulu ledak nuklir yang dimilikinya. Sudah menjadi kesepakatan bersama negara-negara imperialis yang membidani berdirinya negeri zionis itu, bahwa Israel harus selalu unggul di bidang militer agar Arab berpikir beribu kali untuk mencoba mengupayakan kemerdekaan Palestina lewat kekuatan militer. Paling tidak hingga 62 tahun lebih sejak berdirinya Israel, upaya dimaksud terbukti sukses hingga saat ini. Sebagian pengamat lainnya menilai bahwa paket insentif tersebut sebagai salah satu bentuk intimidasi kepada Iran yang beberapa hari yang lalu menyelesaikan latihan militer besar-besaran termasuk uji coba rudal anti udara yang dikembangkan S. 200 dan uji coba S. 300 yang sebelumnya ditolak penjualannya oleh Rusia, selaku produsen senjata penangkis udara yang disebut tercanggih di dunia itu. Paling tidak dugaan yang berkaitan dengan Iran ada benarnya, sebab negeri Mullah itu, yang sedang menghadapi tantangan dunia Barat terkait program nuklirnya makin giat memperkuat pertahanannya terutama lewat produksi senjata canggih di dalam negeri setelah banyak negara produsen terutama Rusia tunduk terhadap kehendak AS dan Israel untuk tidak membekali Iran senjata yang dibutuhkan. Target al-Quds Tapi bagi yang jeli melihat strategi Israel yang didasari ajaran idiologi zionis dan kitab-kitab suci mereka termasuk Talmud, jelas paket insentif tersebut bukan hanya sebatas transaksi biasa untuk membujuknya agar menunda pemukiman yang menjadi halangan utama perundingan langsung yang mandeg sejak dimulai lagi pada 2 September lalu setelah sempat terhenti selama dua tahun. Meminjam istilah dari salah seorang analis Arab, deal tersebut tak lebih sebagai lu`bah jadidah (game baru) untuk menguasai kota al-Quds secara keseluruhan yang sebenarnya telah ditetapkan oleh PBB bahwa bagian timur kota itu adalah daerah pendudukan milik Palestina. Intinya, deal tersebut sebagai muslihat agar Arab melepaskan haknya atas Al-Quds sebelum kesepakatan “kemerdekaan” Palestina tercapai.
Bila melihat dari sekian banyak konsesi dalam daftar tuntutan Israel pada pihak Palestina dan Arab pada umumnya hampir semuanya bakal dipenuhi, kecuali dua konsesi yang akan tertunda jawabannya yakni mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan status kota al-Quds seluruhnya sebagai ibu kota Israel termasuk di dalamnya Masjid Al-Aqsa yang siap diubah menjadi Temple Solomon. Mantan PM Israel, Ehud Olmert dalam suatu seminar belum lama ini memang menyinggung perlunya memberikan sebagian al-Quds buat Palestina, tapi tidak menyebutkan bagian timur Yerusalem yang sesuai ketentuan hukum internasional adalah tanah pendudukan. Dapat ditafsirkan bahwa maksud Olmert adalah memberikan beberapa bidang tanah buat Palestina di kota tersebut sebagai simbol kota suci itu milik dua negara nantinya.
Perdamaian yang adil dan menyeluruh menurut hukum internasional adalah kembalinya tanah Palestina plus kota al-Quds bagian timur termasuk Masjidil al-Aqsa yang diduduki pada perang 1967 dan tanah negara Arab lainnya (Suriah dan Libanon), serta kembalinya pengungsi Palestina sebagai imbalan pengakuan eksistensi negeri Zionis itu. Tentunya bagi kaum Muslimin yang berada dalam kondisi lemah, itulah hasil minimal yang bisa dicapai untuk sementara waktu.
Namun target itu pun masih sangat sulit tercapai, karena negeri Zionis itu tetap mengedepankan syarat-syarat yang mustahil seperti pengakuan Israel sebagai negara Yahudi yang artinya warga Arab yang merupakan 25 persen dari penduduknya bakal diusir, lalu pencaplokan semua kota al-Quds sebagai ibu kota negeri itu. Usaha zionis yang dibantu AS sejauh ini masih belum berhasil mengubah penolakan Palestina dan Arab. Karenanya dicoba lewat permaianan baru tersebut yang oleh sebagian analis Arab dinilai sebagai “permainan menjijikkan” yang tidak mungkin diterima. “Deal ini bukan inisiatif tapi permainan menjijikkan karena menginginkan Arab melepaskan hak atas al-Quds secara cuma-cuma kemudian nanti diikuti pengakuan Israel sebagai negara Yahudi yang berarti pengusiran 1,5 juta saudara-saudara kita (bangsa Palestina),” papar Nawaf Abul Heija, seorang analis Arab pada harian Al-Watan, Oman, Ahad (21/11). Tapi dalam kondisi dunia Arab yang lemah dan perpecahan intern dalam tubuh Palestina, bukan perkara sulit bagi Washington untuk memaksa Arab memulai lagi perundingan langsung sekedar untuk menaikkan citra AS dan Israel yang siap berdamai. Menyangkut hasil perundingan tidak usah ditanya, pasti nihil karena target utamanya bukan penyelesaian tapi perundingan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan satu pihak (Israel). Fokus persatuan Menghadapi kebekuan tersebut, banyak pihak di dunia Arab menginginkan agar Palestina sebaiknya lebih fokus pada persatuan intern lewat pemberian konsesi timbal balik di kalangan faksi-faksi utama yang bertikai agar rekonsiliasi yang diharapkan lebih cepat terwujud. Berbagai koordinasi antara Otoritas Palestina dengan Israel yang dimotori AS dan sejumlah negara Arab selama ini terbukti makin memperpuruk posisi Palestina sehingga selalu menjadi bulan-bulanan negeri zionis itu dalam setiap perundingan. Menurut sejumlah analis Arab, konsep yang semestinya harus dikedepankan Palestina adalah “koordinasi dengan Israel adalah antitesis dengan persatuan intern Palestina”. Selain itu koordinasi dengan Israel juga bertentangan dengan hak-hak permanen Palestina. “Tidak mungkin mempertemukan dua hal yang berlawanan. Apakah mungkin terwujud persatuan nasional Palestina dibawah bayang-bayang koordinasi keamanan antara Israel dan Otoritas Palestina. Kita hanya punya dua pilihan: bersatu untuk mencapai hak-hak kita atau koordinasi dengan Israel untuk melindungi keamanannya saja,” papar Abdul Satar Qasem, analis Arab pada Arabonline, Ahad (21/11). Memang situasi di Palestina dalam empat tahun belakangan ini terasa makin aneh di mata publik Arab umumnya. Pasalnya mewujudkan rekonsiliasi intern Palestina ibaratnya sama sulitnya dengan mewujudkan kemerdekaan negara ini dari Israel yang bersikeras ingin mencaplok al-Quds seluruhnya. [Sana`a, 16 Zulhijjah 1431 H/hidayatullah.com]
*)Penulis kolumnis hidayatullah.com, kini tinggal di Yaman