oleh: Musthafa Luthfi
PALING tidak ada dua isu paling hangat di kawasan Timur Tengah (Timteng) yang masih terus menjadi buah bibir dan topik pembicaraan mulai dari kalangan jelata hingga para analis sampai kepada para pemimpin kawasan dan dunia. Isu pertama adalah krisis Suriah dan peluang intervensi militer di negeri itu serta isu kedua yaitu tentang peluang perang Iran-Israel menyusul semakin nyaringnya “gertakan“ negeri Zionis itu untuk menyerang negeri Persia.
Menyangkut isu Suriah, ibaratnya isu tersebut dinilai banyak pihak sebagai bola panas yang terus bergulir di Dewan Keamanan (DK) PBB, terutama setelah China dan Rusia memveto resolusi yang mendesak Assad turun. Setelah dua kali diveto China- Rusia, DK PBB akhirnya menyetujuan sebuah komunike yang disebut “Pernyataan Kepresidenan” pada Rabu lalu (21/03/2012), yang intinya berisi desakan penghentian kekerasan, alih kekuasaan secara demokratis dan dukungan atas rencana perdamaian utusan bersama PBB-Liga Arab, Kofi Annan.
PBB juga menyampaikan sebuah peringatan tentang tindakan internasional ke depan bila keputusan kali ini tidak mendapat respon rezim Bashar Assad. Pernyataan itu, yang dinilai masih kurang keras dibandingkn resolusi resmi, memberikan dukungan kuat pada satu rencana pedamaian yang diuslukan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang ia sampaikan kepada Presiden Bashar dalam perundingan di Damaskus bulan ini.
Rencana Annan antara lain mendesak Bashar menarik pasukan dan senjata-senjata berat dari kota-kota yang dilanda protes, gencatan senjata dua jam setiap hari, akses ke semua daerah yang dilanda pertempuran dan penghentian semua bentrokan senjata yang diawasi PBB. Yang tak kalah penting dari pernyataan DK PBB yang didukung Rusia dan China itu adalah dimasukkannya soal transisi politik.
Meskipun pernyataan dewan ini tidak mengikat namun sejumlah pengamat menilai bahwa dimasukkannya soal transisi politik dalam pernyataan yang setujui dua negara pendukung Suriah (Rusia dan China) itu adalah satu indikasi pemerintah Bashar semakin dikucilkan. Apalagi jumlah korban yang meninggal menurut data PBB sudah melebihi 8 ribu orang bahkan menurut para aktivis HAM dan sumber oposisi angka korban jiwa mencapai 9 ribu orang disamping puluhan ribu luka-luka.
Seperti dimaklumi, konflik Suriah yang sedang diusahakan solusi damainya oleh Annan sejatinya bukan sekedar gejolak dari rangkaian isu ’Musim Semi Arab’, akan tetapi menyangkut kepentingan politik negara-negara di luar negeri Syam itu baik yang pro maupun anti rezim. Karena itu, sejumlah analis Arab masih tetap melihat celah adanya kemungkinan intervensi militer meskipun peluang tidak sebesar seperti di Libya.
Meskipun intervensi militer hingga saat ini masih belum menonjol, namun skenario tersebut tetap saja terbuka sesuai kepentingan negara-negara besar nantinya khususnya bila solusi politik yang ditawarkan Annan tidak direspon. Bagi beberapa pengamat Arab yang melihat kemungkinan tersebut masih jauh bahkan kemungkinan tidak ada intervensi, menyandarkan pandangannya pada pernyataan sejumlah pemimpin dunia dalam sepekan belakangan ini.
Sebagai contoh Menteri Pertahanan AS, Leon E. Panetta dalam sebuah wawancara dengan TV AS yang khusus diperuntukkan bagi pemirsa Arab, al-Horr, belum lama ini, masih melihat pentingnya tekanan internasional sebab intervensi militer akan menimbulkan korban jiwa sipil yang sangat besar pasalnya pertahanan udara Suriah yang canggih disembunyikan di kawasan padat pemukiman. Sebagaimana diketahui, Panetta sebelumnya merupakan tokoh dunia yang mendesak intervensi militer.
Sementara itu, Wakil Menlu Rusia, Mikhail Bogdanov yang menjadi utusan khusus pemerintah negeri beruang merah itu ke Suriah menolak pernyataan sejumlah pemimpin dunia yang menyebutkan pemerintahan Assad Ilegal karena dianggap pernyataan tersebut tidak konstruktif. Selain itu juru bicara Kemlu Rusia, Alexander Lukashevich menegaskan penolakan negaranya terhadap intervensi asing dan desakan mundur rezim Assad.
Sedangkan analis yang menyebutkan peluang intervensi masih terbuka di antaranya disandarkan pada pernyataan sejumlah tokoh dunia antara lain Kofi Annan yang memperingatkan rezim Assad agar tidak menyalahartikan sikap dunia saat ini. Menurutnya, sikap Damaskus seperti itu dapat menimbulkan eskalasi yang sulit diatasi nantinya.
Disamping itu, sikap Turki yang merencanakan penetapan buffer zone (daerah penyangga) dalam wilayah Suriah dekat perbatasan kedua negara untuk membantu warga negeri itu yang melarikan diri dari serangan pasukan loyalis Assad sebagai indikasi intervensi. Selain itu kunjungan Kepala Intelijen AS dan Kastaf Angkatan Bersenjata Perancis ke Ankara, juga dilihat oleh sebagian pengamat sebagai indikasi kemungkinan ada intervensi.
Pernyataan DK PBB terakhir meskipun tidak mengikat juga menunjukkan bahwa skenario intervensi meskipun nantinya bersifat sepihak tanpa persejutuan China-Rusia bisa saja terjadi bila solusi politik gagal. “Rusia juga menyebutkan setelah pernyataan PBB bahwa sikap semula negara-negara Barat tidak berubah…meskipun pernyataan ini tidak mengikat akan tetapi tetap memiliki pengaruh,” papar Ali Aqla Arsan, pengamat Suriah.
Intinya, masasalah Suriah ke depan tetap menyimpan skenario yang mendebarkan publik Arab, yang sejatinya menginginkan tercapainya solusi politis sebab berlarut-larutnya pembantaian di negeri Syam itu akan membuka peluang besar bagi intervensi asing. Bila intervensi urung, paling tidak akan muncul opsi mempersenjatai oposisi yang akibatnya lebih mengerikan yakni perang saudara berlarut-larut.
Siapa memulai
Di tengah kesibukan dunia mencari solusi politis di negeri Syam itu, rencana serangan Israel atas Iran dalam beberapa hari ini kembali mencuat sehingga memunculkan kekhawatiran akan sudah dekatnya rencana serangan negeri Zionis itu. Memang banyak publik Muslim Sunni yang melihat bahwa antara Israel dan Iran ada semacam kepentingan bersama untuk menguasai kawasan sehingga ancaman serangan hanya sebatas “gertak“.
Tapi bagi penulis Israel tetap tidak mau disaingi atau diimbangi kekuatan militernya di kawasan sebab bom nuklir Iran akan menjadi deterrent (pencegah) bagi negeri Zionis itu untuk melakukan serangan preemptive atas negara manapun di kawasan terutama sekutu Iran. Sementara titik perbedaan menyolok antara kedua negara, adalah masalah Palestina dimana Iran yang beraliran Syiah tidak mau ketinggalan dengan Sunni berada di garis depan membela isu Palestina.
Sikap superior Israel yang menolak disaingi kekuatan militer dan posisi yang kontradiktif terkait isu Palestina sudah cukup sebagai alasan kuat negeri Zionis itu untuk berusaha menggagalkan Iran memiliki teknologi bom nuklir. Karenanya, ancaman serangan kelihatannya bukan sebatas “gertak“, akan tetapi tinggal menunggu waktu dan perhitungan untung rugi saja termasuk untung rugi sekutu utamanya AS dan Eropa terhadap dampak serangan serta kemampuan Iran untuk membalas.
Sebenarnya bukan hanya Israel saja yang menggertak, Iran pun tidak kalah gertakannya bila negeri Zionis itu berani menyerang program nuklirnya yang bagi rezim Iran saat ini merupakan program yang harus dipertahankan hidup-mati bagi bangsa Iran. Bahkan kedua negara saling mengancam akan melakukan serangan preemptive (lebih dahulu) sebagai pelaksanaan prinsip mempertahankan diri.
PM Israel, Benjamin Netanyahu misalnya saban hari menyatakan ancamannya untuk melakukan serangan mematikan atas instalasi-instalasi nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman eksistensi negerinya. Para pakar hukum Israel dan AS memandang serangan Israel benar demi hukum karena bagian dari upaya mempertahankan diri (self-defense).
Apabila prinsip tersebut dipegang Iran, Teheran juga berhak melakukan serangan lebih dahulu sebagaimana dinyatakan oleh pemimpin spiritual Iran, Ali Khomanei dalam sebuah pidatonya menyambut tahun baru Persia, Senin lalu (19/3). Tapi kemungkinannya jauh bila Iran akan melakukan serangan lebih dahulu sebab akan menjadi dalih bagi Israel untuk mendesak sekutunya AS dan Eropa agar ikut berperang bersamanya.
Karena itu skenario yang paling memungkinkan adalah Israel yang lebih dahulu menyerang dengan pertimbangan, sekutu Iran (Suriah dan Hizbullah) sedang sibuk menghadapi pemberontakan di Suriah. “Apalagi pakar strategis Israel yang bercermin dari kemenangan dalam perang-perang sebelumnya melawan Arab merasa congkak sehingga mereka meremehkan serangan balasan Iran,“ tulis Dr. Faiz Rashid, salah seorang analis Arab dalam artikelnya, Selasa (20/03/2012).
Intinya hampir semua pengamat sepakat bahwa Israel lah yang telah mendahului menabuh gendrang perang dan negeri ini pula yang akan melakukan serangan lebih dahulu. Sementara Presiden AS, Barack Obama sudah tidak kuasa lagi melarang “anak emas“ nya untuk memberikan peluang lebih besar bagi penyelesaian diplomatis masalah isu nuklir Iran, terlebih lagi setelah Netanyahu mendapat dukungan kuat dari Kongres.
Analis lainnya, Abdul Bari Athwan melihat skenario serangan Israel tersebut sesuai dengan empat indikasi penting yang muncul dalam beberapa hari terakhir ini. Indikasi pertama adalah kesepakatan PM Inggris, David Cameron dengan Obama tentang cadangan strategis minyak dunia, saat keduanya bertemu di Washington belum lama.
Indikasi kedua adalah arahan dari para pakar investasi Barat kepada para investor agar melakukan investasi emas dan jenis batu mulia lainnya sebagai pengganti saham dan dokumen berharga lainnya. Sebab emas adalah cadangan paling aman saat terjadi kemelut atau perang besar.
Indikasi ketiga adalah Netanyahu mendapat suara delapan mendukung dan empat menolak dalam kabinet mini negeri itu apabila ia memutuskan serangan atas Iran. Sementara indikasi keempat, menurut Athwan adalah pembunuhan atas Zaher al-Qeisi, Sekjen Komite Perlawanan Rakyat Palestina untuk memprovokasi pejuang Palestina melakukan serangan balasan roket guna mencoba kehandalan penangkis rudal yang dikenal dengan sebutan “kubah besi“, bila nanti menghadapi serangan rudal dari Iran, Hizbullah atau mungkin Suriah.
Pengalaman sebelumnya
Iran yang saat ini sudah mulai merasakan dampak ekonomis dari sanksi Barat, kira-kira mampukan melakukan balasan setimpal dan bagaimana peluang balasan negeri Mullah itu atas serangan instalasi nuklirnya? Paling tidak untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu bercermin pada pengalaman sebelumnya pada perang Iraq-Iran yang berlangsung sekitar delapan tahun (1980-1988).
Menjelang perang antara dua negeri jiran itu berakhir pada awal 1988, Iran telah menelan kerugian sekitar sejuta warganya termasuk tentara yang tewas dan luka-luka. Perang terlama di kawasan yang menguras tenaga, korban jiwa dan materi tersebut telah menyedot sekitar 600 milyar dolar dari kocek negeri Persia tersebut dan tentunya tidak jauh berbeda dengan kerugian yang diderita lawannya, Iraq.
Pelajaran yang diambil dari perang Iraq-Iran tersebut menyangkut ancaman serangan Israel saat ini adalah, negeri Persia itu akan siap berperang dalam jangka waktu lama dengan korban berapa pun apabila berkaitan dengan harga diri bangsa. Apabila program nuklir damai yang sejauh ini benar-benar dianggap para pemimpin Iran sebagai hak yang harus dipertahankan hidup-mati, maka program tersebut dapat pula dikatakan sebagai mempertahankan harga diri.
Karena itu, banyak analis militer memprediksikan bahwa Teheran akan melakukan balasan yang sama seperti Iraq atas Israel bila negeri Zionis itu menyerang instalasi nuklirnya. “Iran nampkanya, tidak ingin menjadi korban pasif oleh serangan Israel seperti pengalaman dua negara Arab sebelumnya yang instalasi nuklirnya pernah diserang Israel yakni Iraq dan Suriah,“ papar sejumlah analis.
Bahkan sebagian analis memprediksikan bahwa Iran akan melakukan serangan membabibuta ke target-target Israel dan sekutunya AS dan Eropa tanpa perbedaan. Alhasil siap menjadikan kawasan lautan api dengan dampak kehancuran dan kerugian yang sangat mengerikan.
Seperti kata pepatah Arab yang maksudnya “bila perang telah meletus maka akan membakar tanaman hijau dan tanaman kering“. Barangkali maksud ungkapan ini, bila perang meletus maka akan menghancurkan tanaman hijau seperti ladang-ladang minyak,rumah-rumah dan instalasi vital di kawasan dan tanaman kering seperti kapal-kapal perang AS dan target-target Israel yang cukup banyak.
Bila melihat akibat mengerikan dari perang tersebut, seharusnya para pemimpin dunia yang bijak terus berusaha menghindarinya dengan lebih mengedepankan solusi diplomatik dan memasung Israel agar tidak gegabah, sebab bila perang telah meletus akan sangat sulit dihentikan. Bangsa-bangsa di kawasan hanya berharap biarlah skenario-skenario mendebarkan itu hanya sebatas skenario karena mereka sadar bila terlaksana yang paling dirugikan adalah mereka apalagi pengalaman-pengalaman perang sebelumnya selalu menghantui.*/Sana`a, 1 Jumadal Ula 1433 H
Penulis kolumnis hidayatullah.com, tinggal di Yaman
