Hidayatullah.com—Partai pimpinan Aung San Suu Kyi Liga Nasional Demokrasi (NLD), dinyatakan menang telak dalam pemilihan bersejarah Myanmar.
Dengan lebih dari 80% dari kursi sudah resmi dihitung, NLD memperoleh lebih dari dua pertiga yang dibutuhkan untuk mengendalikan parlemen dan memilih presiden, mengakhiri periode pemerintahan berbasis militer.
Tetapi konstitusi baru menetapkan seperempat dari kursi parlemen dijatahkan bagi militer, yang berarti militer -yang merancang konstitusi itu- akan tetap sangat berpengaruh. Demikian dikutip BBC.
Pemilu hari Minggu lalu itu merupakan pemilu bebas pertama di Myanmar -atau Burma- sejak 25 tahun.
Komisi Pemilu sangat lambat menyampaikan hasil, dan pada Jumat pagi NLD hanya butuh dua kursi lagi untuk mencapai mayoritas di kedua majelis parlemen Burma.
Baca Juga
Lalu pada pengumuman tengah hari, pejabat KPU Burma mengumumkan, NLD telah berhasil meraup 348 dari 664 kursi di kedua majelis perwakilan.
Hasil akhir belum akan keluar dalam waktu dekat, dan proses pemilihan presiden baru tak akan dimulai sebelum Januari, sesudah parlemen mulai bersidang.
Partai dukungan militer yang berkuasa sekarang, USDP, sejauh ini baru memperoleh 5% suara. USDP sebelumnya menang Pemilu yang dituding curang lima tahun lalu.
Banyak pihak menaruh harapan atas kemenangannya. Terutama terkait pembelaan terhadap hak-hak kaum Muslim dan etnis Rohingya.
Harrison Akins, kandidat doktor ilmu politik dari Universitas Tennessee-Knoxville menulis di The Huffington Post, junta militer sejak tahun 1978, sudah mulai kampanye memberangus hak Muslim Rohingya dengan operasi yang disebut Operasi Naga Min (Raja Naga).
Selama operasi ini, militer Burma (Myanmar) melakukan penyitaan tanah warga Muslim, menghancurkan masjid-masjid, melakukan penangkapan sewenang-wenang dan pemerkosaan secara meluas.
Tujuannya mereka mendorong muslim Rohingya keluar dari rumah mereka dan pergi dari negara itu. Hampir 250.000 Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.
Selain itu, etnis Rohingya ditolak kewarganegaraan di negeri Myanmar secara resmi sejak 1982, tidak diakui sebagai salah satu dari 135 etnis pribumi Myanmar, hak pilihnya dicabut. Banyak etnis Rohingya dipaksa bekerja sebagai tenaga kerja budak di negara bagian Rakhine dan kaum wanitanya dikenakan prostitusi paksa dan brutal.
Dengan kemenangan Aung San Suu Kyi Harrison Akins berharap pemerintah di bawah NLD, memberi perubahan baru.
“Untuk demokrasi yang dinamis dan stabil, harus bekerja untuk memasukkan, mengintegrasikan dan menghormati semua orang di Myanmar, termasuk etnis Rohingya, dan memberikan mereka hak yang sama sebagai warga negara di bawah pemerintahan yang demokratis,” ujarnya.
Namun menurutnya kemenangan ini akan menjadi pembuktian pada Aung San Suu Kyi, apaka NLD benar-benar membela kaum tertindas.
“Sebuah langkah penting bagi pemerintah baru di Myanmar karena itu harus menjadi pengakuan sederhana dari Rohingya.”
Namun Tun Khin, aktivis hak asasi manusia dan Presiden Burma Rohingya Organisasi di Inggris meragukan Suu Kyi. Dalam sebuah artikelnya di International Business Times (iBT), 10 Noveembr 2015, ia mengatakan, militer masih akan tetap berkuasa.
“Partai baru yang berkuasa harus segera memanusiawikan kebijakan dan praktek terhadap 1,3 juta orang Rohingya, mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakhiri dekade penindasan sistematis, dan mengembalikan kewarganegaraan penuh dan hak-hak etnis Rohingya.”
Sebab pemenang Hadiah Nobel Perdamaian ini pernah mengalami hal salam, menghabiskan puluhan tahun di bawah tahanan rumah yang ditetapkan militer.
Selain itu, di bawah konstitusi Myanmar, Aung San Suu Kyi tidak bisa menjadi presiden. Karena ada ketentuan yang melarang siapa pun yang memiliki anak yang lahir sebagai warga asing, untuk menjabat sebagai presiden. Kedua anak laki-lakinya lahir sebagai warga Inggris.*
