Hidayatullah.com–Sebuah kasus pengadilan poligami di Kanada menjadi ujian bagi kebebasan terkait perkawinan. Setidaknya, bisa membedakan cara Islam dan cara Barat.
Banyak dari argumen terpanas hari ini mengenai kebebasan beragama melibatkan idiosyncratic (suatu karakter dari seorang pengambil keputusan), komunitas mikro yang membebankan pada diri mereka (dan anak-anak mereka) norma-norma kehidupan yang bagi kebanyakan masyarakat aneh atau buruk.
Itulah salah satu alasan mengapa sebuah kasus pengadilan mengenai poligami yang baru-baru ini dibuka di Provinsi paling barat Kanada, tepatnya di British Kolumbia telah menarik perhatian masyarakat di negara itu dan para pakar hukum-dan-agama di seluruh dunia.
Pengadilan itu berfokus pada sebuah komunitas keagamaan fundamentalis bernama “Bontiful”. Komunitas tersebut merupakan rumah bagi seorang poligamis terkenal di Kanada, Winston Blackmore, serta saudara ipar laki-lakinya James Oler.
Baca: Zionis-Israel Akan Larang Poligami di Wilayah Palestina
Keduanya didakwa telah melakukan poligami di bawah undang-undang yang telah ada selama lebih dari seabad tetapi secara virtual telah terbukti hampir tidak mungkin diterapkan karena pertimbangan tersebut menentang kebebasan beragama.
“Bountiful”, yang didirikan pada tahun 1946, memiliki akar yang bercabang dari Gereja Mormon Amerika yang kepemimpinan utamanya pada tahun 1890 tidak melakukan poligami. Orang-orang Mormon yang masih melakukan poligami saat ini bertahan di komunitas-komunitas kecil di sepanjang Amerika Utara, dan telah berjuang melawan tuntutan hukum terhadap mereka.
Dalam dakwaan di pengadilan saat ini mencatat 24 wanita yang telah secara seremonial telah dinikahi, atau memiliki hubungan suami-istri dengan Blackmore, sementara empat wanita tercatat sebagai istri dari Oler. Blackmore tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki banyak istri yang telah memberikannya 145 anak.
Pada 2002, Blackmore dikucilkan dari sebuah sekte fundamentalis poligamis Amerika yang di dalamnya dia menjabat sebagai “uskup”. Pimpinan sekte itu, Warren Jeffs, sedang menjalani hukuman seumur hidup di Texas setelah terbukti mencabuli dua pengantin wanitanya yang masih di bawah umur.
Komunitas Bountiful telah berada di bawah penyelidikan Polisi Kerajaan Kanada selama 25 tahun. Beberapa tuntutan telah dilayangkan pada para pemimpin pendiri setelah pemerintahan provinsi menerima nasihat hukum bahwa Hak Istimewa HAM Kanada, yang mendasari kebebasan beragama, mungkin lebih diutamakan.
Mantan jaksa penuntut umum provinsi tersebut, Wally Oppal, telah menghabiskan bertahun-tahun mencari strategi untuk mendakwa serta membuktikan bahwa poligami termasuk tindakan yang merendahkan wanita dan merusak anak di bawah umur. Hak Istimewa tersebut membolehkan selama “batas-batas wajar” terhadap kebebasan beragama ketika mereka “terbukti dibenarkan dalam masyarakat bebas dan demokratis.”
Pada 2011, Pengadilan Tinggi British Kolumbia mengeluarkan sebuah keputusan penting: berpendapat bahwa meskipun undang-undang anti poligami memang berpengaruh pada kebebasan beragama, hal itu diperlukan mengingat adanya sisi buruk dari poligami terhadap anak, wanita dan masyarakat. Keputusan tersebut itu menjadi pembuka jalan bagi sidang pengadilan saat ini.
Blair Suffredine, pengacara Blackmore, membela kliennya berdasarkan masyarakat yang mengakui legitimasi persatuan non-tradisional lain, termasuk hukum adat pernikahan. Dia mengatakan: “Dikarenakan keyakinan agama Blackmore, memiliki lebih dari satu hubungan, dia dituntut. Jika dia tidak menggunakan upacara keagamaan dan memiliki semua anak ini dengan wanita yang berbeda, hal ini akan baik-baik saja. Satu-satunya perbedaan ialah Blackmore melakukan upacara pernikahan dengan setiap wanita tersebut.”
Bukti yang dihadirkan di pengadilan berupa lusinan “surat tanda nikah” bagi upacara pernikahan yang berlangsung pada hari yang sama. Jika terbukti bersalah, Blackmore dan Oler dapat didakwa dengan hukuman penjara selama lima tahun. Putusan tersebut tidak diperkirakan keluar hingga musim gugur.
Keputusan tersebut akan mendapat perhatian dari banyak negara. Belum ada negara demokratis liberal (Barat) yang melegalkan poligami, tetapi prakteknya diakui, baik secara resmi maupun de facto, di sekitar 60 negara dunia, kebanyakan negara Muslim.
Baca: Poligami secara Syariah dinilai jadi Sulusi atasi Problem Rumah Tangga
Dalam prakteknya, pengadilan dan otoritas di negara-negara demokratis seringkali memberikan pengakuan berupa keuntungan keamanan-sosial atau tahanan anak pada perkawinan poligami yang terjadi di tempat lain saat mengadili. Termasuk pula Kanada, di mana otoritas imigrasi bersikeras, bahwa tiap pendatang baru harus melaporkan satu pasangan mereka tetapi memperbolehkan anak dari ayah pernikahan lain mereka memasuki negara itu .
Meskipun, sebenarnya masih ada ketidaktoleransi terhadap poligami dalam batas-batas sebuah negara demokratis di dunia Barat. Bahkan belum ada prinsip sederhana yang tidak mudah untuk diterapkan.
Tetap aksiomatis bahwa seseorang yang telah memasuki perkawinan sambil sambil tetap menikahi orang lain dianggai seorang bigamist (beristri/bersuami dua). Aturan tersebut membatalkan pernikahan kedua dan membuat bigamist bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan.
Kenyataannya, itu kedengarannya sederhana tapi tidak mudah diterapkan. Pertanyaannya, apakah itu membuat situasi lebih baik atau lebih buruk daripada hanya tinggal dengan banyak pasangan, yang tidak sah? Pertanyaan semacam itu akan terus hangat diperbincangkan.*/Nashirul Haq AR. Artikel diambil dari laman economist.com