Hidayatullah.com—Perdana menteri Tunisia yang baru Youssef Chahed mengatakan bahwa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memerangi terorisme adalah prioritas kerja pemerintahan persatuan pimpinannya.
Setelah melewati negosiasi selama berbulan-bulan, sementara negara menghadapi banyak masalah termasuk keamanan yang mengkhawatirkan, hari Jumat (26/8/2016) pemerintahan baru telah terbentuk di Tunisia, negara awal mula Arab Spring yang menginspirasi gerakan perlawan rakyat di berbagai negara Arab, yang kemudian memburuk menjadi konflik berdarah di Suriah, Libya, Iraq dan lainnya.
“Demokrasi adalah soal mendukung institusi dan itu tidak berkaitan dengan orang tertentu. Saya menjamin anda kesinambungan revolusi demokratis di Tunisia,” kata Chahed seperti dilansir Euronews Senin (29/8/2016).
“Namun, revolusi terancam jika kita tidak berhasil mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial, yang telah dinanti-nanti oleh rakyat selama 6 tahun,” imbuhnya.
Kabinet baru itu terbentuk sementara 3 tentara Tunisia tewas dan tujuh lainnya luka-luka dalam sebuah serangan atas patroli keamanan di daerah Kasserine.
Kelompok Muslim bersenjata menembaki mereka dengan senjata api dan granat berpeluncur roket setelah kendaraan yang ditumpangi menginjak ranjau, kata pihak militer.
Gangguan keamanan dari kelompok bersenjata merupakan salah satu masalah besar yang harus dihadapi Chahed yang menggantikan Habib Essid, perdana menteri Tunisia yang hanya menjabat selama 1, 5 tahun sebelum diberhentikan oleh parlemen.
Youssef Chahed dilahirkan di Tunis pada September 1975. Pria yang baru akan memasuki usia 41 tahun itu merupakan seorang lulusan pertanian yang sebelumnya bekerja sebagai peneliti dan profesor di perguruan tinggi. Chahed memasuki dunia politik melalui Nidaa Tounes, partai yang dibentuk tahun 2012 di tengah pergolakan politik antara kelompok agamis dan sekuleris di Tunisia pasca digulingkannya Zine El Abidine Ben Ali dari kursi kepresidenan oleh demonstrasi rakyat pada 2011.*
