Hidayatullah.com– Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, restorasi lahan gambut dan kerusakan hutan di Indonesia memerlukan kerja sama internasional. Sebab, negara-negara di dunia juga harus bertangungjawab atas kerusakan yang terjadi.
“Yang merusak bukan hanya kita, tetapi mereka juga karena itu dunia juga harus bertanggung jawab,” ujar Wapres usai pertemuan mengenai restorasi lahan gambut di New York, Amerika Serikat, Rabu (21/09/2016) petang waktu setempat dikutip Antara.
Jangan lupa, kata Wapres, tiap tahun hal ini menjadi masalah besar. [Baca juga: Seruan #PrayForGarut dan #PrayForSumedang Jadi Trending Topic]
Lebih jauh, ia menjelaskan, kerusakan hutan di Indonesia seudah terjadi sejak 30-40 tahun lalu. Dimana negara-negara maju datang untuk mengeksploitasi hutan guna memenuhi kebutuhan mereka akan furnitur dan lain-lain.
Menurutnya, 30-40 tahun lalu tidak ada orang Indonesia yang ikut merusak hutan. Namun justru bangsa pendatang itulah yang melakukan perusakan.
Baca Juga
“Karena itu, mereka, negara-negara di dunia ini juga harus bertanggungjawab,” ujar Wapres.
Ia mengatakan, untuk memperbaiki kerusakan hutan tersebut, Indonesia tak bisa bekerja sendirian sebab membutuhkan biaya sangat besar.
Menurutnya, untuk bisa dilakukan kerja sama internasional, yang diperlukan adalah adanya regulasi yang bisa memayungi hal tersebut.
Kemudian, perencanaan, transparansi, akuntabilitas serta teknologi sehingga masyarakat dunia mempercayainya.
Kata Wapres, sebenarnya Norwegia sudah siap untuk melakukan hal itu dengan program “Red plus”-nya. Namun sayangnya, tambah Wapres, justru Indonesia yang belum siap.
“Mereka, negara-negara ini bergerak dalam bidang perubahan iklim (Climate Change). Jadi kalau terjadi kerusakan hutan di Indonesia akan berpengaruh kepada mereka,” ujarnya.
Hutan Gundul di Garut
Sementara itu, diwartakan, banjir bandang akibat luapan Sungai Cimanuk di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (20/09/2016) malam dan Rabu (21/09/2016) pagi dinihari, salah satu faktor penyebabnya adalah hutan gundul.
Pemerintah Kabupaten Garut meminta Perhutani dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) agar lebih bisa menjaga hutan di wilayah Garut. Wakil Bupati Kabupaten Garu Helmi Budiman mengatakan, hutan yang ada di selatan Garut itu milik perhutani dan BKSDA.
Bencana di Garut menelan sedikitnya 23 korban jiwa dan 22 orang dilaporkan hilang. Sementara longsor di Kabupaten Sumedang, Selasa malam, menelan setidaknya 2 korban jiwa dan 1 orang masih dinyatakan hilang hingga kemarin.
“Duka cita mendalam kepada para korban akibat bencana alam di Garut dan Sumedang. Semoga yang wafat diterima di sisi-Nya dan keluarga diberi ketabahan,” ujar Jusuf Kalla melalui akun twitter-nya @Pak_JK, Rabu (21/09/2016).*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
