Hidayatullah.com–Pemerintah Myanmar mengatakan, pihaknya akan bereaksi keras jika rencana armada kemanusiaan flotila jadi memasuki wilayah perairan negara itu tanpa izin resmi.
Pernyataan itu terpercaya merujuk pernyataan Dewan Konsultatif Organisasi Islam Malaysia (MAPIM) Zulhanis Zainol yang telah mengajukan permohonan izin dari Myanmar melalui kedutaan negara tersebut di Kuala Lumpur.
Juru bicara Kantor Presiden Myanmar, Zaw Htay mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima permintaan misi kemanusiaan dari pihak manapun dan tidak akan mengizinkan kedatangan flotila ke negara ini tanpa izin resmi.
“Jika mereka (flotila) menemukan masalah, kami tidak bisa menerimanya. Tidak ada warga non- Myanmar yang memasuki perairan negara kami tanpa izin.
Sejarah Ringkas Kekerasan terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar
“Jika mereka bersikeras, kami akan bereaksi. Kami tidak akan menyerang mereka tetapi kami juga tidak akan menerima mereka, “katanya.
Sementara itu, Zulhanis mengatakan, pihaknya masih belum menerima tanggapan dari pihak kedutaan tersebut.
“Meskipun kami tidak menerima tanggapan, misi ini tetap akan dilanjutkan karena merupakan misi kemanusiaan yang penting,” kata dikutip Zulhanis Zainol Aljazeera.
Lembaga Kemanusiaan di ASEAN Desak Myanmar Buka Akses Bantuan untuk Rohingya
Berdasarkan perencanaan, misi kemanusiaan yang disertai organisasi non pemerintah (NGO) termasuk Dewan Konsultasi Organisasi Islam Malaysia (MAPIM) dan Klub Putra 1Malaysia akan melaksakan perjalanan kemanusiaan pada 10 Januari 2017 depan dengan melibatkan pengiriman sekitar 200 ton pasokan makanan, obat dan kebutuhan dasar untuk membantu etnis Rohingya.
Rombongan misi kemanusiaan ini telah mengajukan permohonan izin untuk menyeberang ke perairan Myanmar melalui Kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur tapi hingga kini belum mendapat tanggapan.*