Hidayatullah.com–Ikhwanul Muslimin Mesir terlibat konfrontasi politik yang serius dengan Dewan Militer soal fungsi dan kekuasaan Dewan Penasehat yang baru saja dibentuk oleh Dewan Militer. Hal ini mengingat Dewan Penasehat tersebut juga diberi wewenang dan partisipasi dalam pembentukan konstitusi yang baru.
Partai Kebebasan dan Keadilan milik Ikhwanul Muslimin menyatakan keluar dari Dewan Penasehat tersebut, setelah adanya pernyataan dari seorang pejabat di Dewan Militer bahwa Dewan Penasehat memiliki peran penting dalam pembentukan konstitusi nanti.
Anggota Dewan Militer Mayor Jenderal Mukhtar Al-Mulla mengatakan bahwa konstitusi Mesir yang baru nanti harus disetujui oleh pemerintah dan Dewan Penasehat, dengan alasan perlemen mendatang tidak dapat mewakili seluruh rakyat Mesir.
Dalam situs resminya, Partai Kebebasan dan Keadilan telah menyatakan permintaan maafnya karena tidak dapat berpartisipasi dalam Dewan Penasehat, dan memutuskan untuk menarik perwakilannya di dewan tersebut, yaitu Muhammad Mursi dan Usamah Yassin.
Pimpinan Partai Kebebasan dan Keadilan Muhammad Beltagy menyatakan bahwa setiap upaya untuk mengerdilkan parlemen atau mengurangi kekuasaannya untuk kepentingan kelompok lain, akan dianggap sebagai penyelewengan dari kehendak rakyat. Demikian diberitakan Al Jazeera.*
