Hidayatullah.com–Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sangat kentara dalam melindungi penista agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Buktinya, pemerintah sampai saat ini masih berupaya mencari berbagai dalih untuk tetap mempertahankannya sebagai gubernur DKI Jakarta.
“Hukum hanya digunakan sebagai alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan penguasa, dan untuk menghajar individu dan kelompok yang berseberangan. Rezim saat ini terlihat sangat mengistimewakan Ahok,” ujar Wakil Ketua Umum Majelis Sinergi Kalam – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MASIKA-ICMI) bidang Hukum, SDA dan Pengabdian Masyarakat, Dr. Ismail Rumadan dalam rilisnya hari Kamis (23/02/2017).
Ismail yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) menyayangkan sikap pemerintah yang terlihat getol dalam melindungi Ahok.
Baca: Pengamat Ekonomi: Sangat Rugi Jokowi Ikut Campur Kasus Ahok
Upaya pemerintah yang mencari-cari cara seperti meminta fatwa Mahkamah Agung, sampai Menteri Dalam Negeri yang pasang badan, seolah membuat hukum di negara ini ditempatkan di taraf yang rendah.
Ada beberapa kasus yang diindikasikan kepada Ahok, namun seolah tidak satupun proses hukum yang mempan terhadap terdakwa penista agama ini. Bahkan, hukum yang berlaku kepada warga negara Indonesia lainnya, seperti penghentian jabatan beberapa kepala daerah yang telah menjadi tersangka dan terdakwa, tidak berlaku sama kepada Ahok.
Baca Juga
“Pemerintah pusat malah sibuk mencari dalil dan tafsir untuk melindungi terdakwa ini,” pungkasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
