Hidayatullah.com– Keinginan pihak tertentu yang hendak menghapus pasal penodaan agama disoroti oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM).
Sekretaris DPP IMM, Fitrah Bukhari, mengungkapkan upaya penghapusan tindak pidana penodaan agama dalam peraturan perundang-undangan merupakan langkah keliru. DPD IMM se-Indonesia telah menyepakati bahwa pasal penodaan agama harus tetap dipertahankan dalam regulasi positif di Indonesia.
Pendapat ini sebutnya merupakan tanggapan atas pernyataan Wakil Tetap Indonesia Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hasan Kleib, yang menyebut PBB merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menghapus pasal penodaan agama.
“Sebagai negara berdaulat, negara Indonesia berhak mengatur segala urusan dalam negerinya. Tak ada yang berhak mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia,” ujar Fitrah di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP IMM di Kota Medan, Sumatera Utara, dalam rilisnya diterima hidayatullah.com semalam, Selasa (23/05/2017).
Baca: Pakar Hukum Tata Negara Tegaskan, Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada
Sebagai negara demokratis, lanjutnya, Indonesia menyediakan mekanisme pengujian peraturan per-UU-an di Mahkamah Konstitusi. “Pada tahun 2010 dan 2012 MK menyebutkan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga setiap pihak wajib menjalankannya,” ungkap mahasiswa Program Doktor UII ini.
Baca Juga
Sebutnya, tindakan penodaan agama akhir-akhir ini mencuat lagi. Sehingga perlu regulasi yang tegas untuk mengatur tindak pidana ini. Hal ini dikarenakan, sebutnya, jika tidak diatur dengan tegas, maka banyak pelaku yang semena-mena menodai agama dan melukai hati umat beragama di Indonesia.
Jelasnya, adanya pasal melindungi agama tersebut sebagai salah satu unsur kepercayaan masyarakat. Perlindungan agama merupakan hal yang harus dijamin oleh pemerintah.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan agama di Indonesia dinodai atau dihinda, karena Negara Republik Indonesia merupakan negara yang religius, sehingga jika salah satu agama dinodai di Indonesia terdapat dasar hukum untuk menghukumnya,” ungkap Fitrah.
Baca: Pakar Hukum Pidana Unpad: Pasal Penodaan Agama Masih Relevan di Indonesia
Ia mengatakan, jika tidak terdapat UU yang mengatur hal tersebut, maka dapat mengakibatkan kekacauan di masyarakat.
“Hal ini tentu tidak boleh kita biarkan terjadi karena dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan, yang akan berimbas pada terganggunya pembangunan ekonomi yang sedang diusahakan pemerintah,” ujarnya.
Rakornas DPP IMM yang mengusung tema “Revitalisasi Organisasi untuk Progresifitas Gerakan” itu dilangsungkan pada 18-21 Mei 2017.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
