Hidayatullah.com– Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, menunda turunnya dana bantuan untuk Kwartir Nasional Pramuka. Penundaan ini dilakukan hingga ketuanya, Adhyaksa Dault, mengklarifikasi soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke pihaknya.
Merespons ini, Adhyaksa meminta Menpora untuk tidak mencampuradukkan antara Pramuka dengan urusan pribadinya dan HTI. “Pramuka ini, kan, untuk generasi ke depan,” katanya saat dihubungi hidayatullah.com di Jakarta, baru-baru ini.
Kalau dana Pramuka memang ditunda, katanya, Menpora akan berhadapan dengan Pramuka Indonesia.
“Kami akan melapor kepada Bapak Presiden tentunya, kan, surat resmi. Ketua-ketua Kwarda seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta,” ucapnya. “Ketika berkuasa jangan terlalu berlebihan,” tambahnya.
Menpora zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, juga mengeluh dengan jumlah anggaran Pramuka di era Presiden Joko Widodo, khususnya Menpora Imam Nahrawi, yang lebih sedikit dibandingkan dengan masa Menpora sebelum-sebelumnya.
Baca Juga
“Anggaran zaman saya dulu jadi Menpora Rp 45 miliar tiap tahun. Anggaran Pak Andi Malarangeng, Pak Roy Suryo Rp 45 miliar tiap tahun. Zaman dia (Menpora Imam Nahrawi) cuma Rp 10 miliar per tahun. Di-pending lagi,” keluhnya. “Apa sih tujuannya beliau ini?”
Baca: Dituding Dukung HTI, Adhyaksa Dault Mengaku Belum Dipanggil Menpora
Ia pun menyarankan Menpora Imam Nahrawi sebaiknya menyelesaikan persoalan besar seperti dualisme KNPI dan KONI, masalah atlet, dan status disclaimer.
Ditanya bagaimana hubungannya dengan Menpora sebelum isu HTI ini, Adhyaksa menjawab, biasa-biasa saja dan tidak ada masalah.
“Waktu itu saya berbeda pendapat aja ketika dia menyuruh deputinya untuk ngasih anggaran ke Pramuka tahun lalu asalkan tanah Pramuka yang 10 hektare itu menjadi tanah milik Menpora. Itu saya enggak mau. Itu tahun lalu,” tuturnya.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menunda anggaran Pramuka sebesar Rp 10 miliar, dengan alasan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault dituding mendukung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Tudingan itu didasari atas pernyataan dan kedatangan Adhyaksa pada acara HTI tahun 2013 alias hampir 4 tahun silam. Pada tahun 2017 ini, HTI telah dicabut Surat Keputusan Badan Hukumnya oleh pemerintah.
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi diwartakan telah membantah jika Kemenpora membekukan dana Pramuka. Menpora Imam Nahrawi mengklaim, keputusan kementeriannya adalah menunda pencairan dana bantuan untuk gerakan kepanduan tersebut.* Andi
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
