Hidayatullah.com– Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyesalkan tragedi kecelakaan dua kapal penumpang di Danau Toba, Sumatera Utara, dan Selat Selayar, Sulawesi Selatan.
Dua kecelakaan ini menunjukkan betapa manajemen transportasi penyeberangan air di Indonesia buruk dan tidak dijalankan secara profesional.
PII menilai, ada pelanggaran serius dalam hal perizinan, peruntukan, dan kelaikan kapal atas kecelakaan KM Sinar Bangun di Danau Toba dan KM Lestari Maju di Selat Selayar.
Wakil Ketua Umum PII, Heru Dewanto, menjelaskan, seluruh regulasi mengenai transportasi penyeberangan air di Indonesia, baik itu dari sisi teknis maupun keselamatan penumpang, sebenarnya sudah ada, dan telah mengacu pada aturan internasional.
Baca: Kecelakaan Kapal Beruntun, Jargon “Indonesia Poros Maritim Dunia” Disoroti
Selain itu, sertifikasi kapal juga secara jelas menunjukkan peruntukan kapal, apakah itu untuk kapal penumpang maupun kapal kargo.
Baca Juga
Faktanya di lapangan, pelanggaran aturan ini masih terus terjadi sehingga korbannya adalah penumpang sendiri.
Seperti yang diberitakan, penyebab utama karamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba diduga kuat karena kelebihan muatan (overloaded), sementara KM Lestari Maju belakangan diketahui merupakan kapal pengangkut barang namun diubah menjadi kapal penumpang.
Parahnya, perubahan ini diduga terjadi tanpa izin dan tanpa adanya sertifikasi kelaikan, dibuktikan dengan data dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang mencatat KM Lestari Maju adalah kapal kargo, bukan kapal penumpang. Bahkan KM Lestasi Maju juga kelebihan muatan.
“Seluruh regulasi sudah ada, tapi tidak dijalankan. Bisa karena faktor kecerobohan dan kompetensi, tapi bisa juga karena faktor kesengajaan. Pengawasan terhadap operator dan kelaikan kapal sangat lemah, sehingga membuat kesan keselamatan transportasi air diabaikan,” ujarnya dalam rilisnya di Jakarta diterima hidayatullah.com semalam.
Heru menambahkan, meskipun aturan keselamatan transportasi air sudah ada, seperti yang tercantum dalam PM No 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan dan PM No 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut, tidak serta merta aturan ini dipahami oleh SDM, terutama di level Dinas Perhubungan Kabupaten yang membawahi pengaturan transportasi air tradisional untuk kapal sungai dan danau.
Sementara terkait SDM di Kementerian Perhubungan, Heru melanjutkan,”Masih sangat kurang aparat yang berasal dari Teknik Perkapalan atau Teknik Kelautan, atau orang yang benar-benar paham mengenai persoalan transportasi air. Kurangnya kompetensi aparatur negara menyebabkan pemahaman terhadap aturan standar keselamatan dan operasional menjadi sangat minim.”
Disebutkan, KM Sinar Bangun yang berangkat dari Pelabuhan Tigaras di Kabupaten Simalungun menuju Pelabuhan Simanindi di Kabupaten Samosir tenggelam pada tanggal 18 Juni 2018. Kapal yang seharusnya hanya terdiri dari 1 geladak dan berkapasitas 45 orang ini, ternyata dimodifikasi sedemikian rupa oleh pemilik kapal sehingga memiliki dua geladak dan balkon.
Selain itu, pada saat kecelakaan terjadi, kapal diperkirakan memuat sekitar 150-180 penumpang. Hingga hari terakhir pencarian korban (operasi pencarian dihentikan pada 3 Juli 2018), 164 korban dinyatakan hilang, tiga orang ditemukan meninggal, dan hanya 21 orang yang selamat.
Baca: IPW: Pembakaran Kapal Asing Pencuri Ikan Patut Didukung
Adapun KM Lestari Maju yang tenggelam di perairan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebenarnya merupakan kapal kargo yang dimodifikasi menjadi kapal Ro-Ro tanpa adanya izin. KM Lestasi Maju tenggelam pada tanggal 3 Juli 2018.
Data manifes penumpang yang dirilis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menyebut kapal tujuan Pelabuhan Tanjung Bira di Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata di Kepulauan Selayar itu mengangkut 139 penumpang. Padahal, kapal tersebut membawa lebih dari 200, dengan rincian 166 korban selamat dan 36 korban meninggal.
Fakta-fakta tersebut, ungkapnya, menunjukkan minimnya pengawasan izin dan operasional kapal yang sangat lemah di lapangan sehingga mengabaikan faktor keselamatan kapal.
“KM Lestari Maju, misalnya, sudah berusia 30 tahun dan masih dikategorikan sebagai kapal pengangkut barang atau kargo, bukan kapal penumpang. Ini seperti mobil tanpa STNK atau BPKP, tapi dijalankan untuk mengangkut penumpang. Parahnya, otoritas memberikan izin operasi atas kapal seperti ini,” Heru menambahkan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
