Hidayatullah.com– Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, meminta pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini Bupati/Wali Kota dan Gubernur, untuk tidak seenaknya mengangkat tenaga honorer.
Pasalnya kata dia, menumpuknya jumlah tenaga honorer saat ini, adalah akibat dari para pemimpin daerah yang mengangkat pegawai tanpa mempertimbangkan anggaran serta peruntukkannya.
“Jangan asal dan seenak udelnya,” ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (25/07/2018) di Jakarta diterima hidayatullah.com.
Menumpuknya persoalan tenaga honorer kata dia, berawal dari tidak adanya komando yang jelas.
“Jadi mereka ini diangkat suka-suka oleh kepala daerah. Tidak ada kejelasan berapa pegawai yang sesuai dengan kebutuhan,” papar politisi asal Papua itu.
Baca Juga
Baca: DPD Minta Jokowi Punya Solusi Soal Guru Honorer yang Akan Kepung Istana
Harusnya kata dia, para kepala daerah juga harus tahu, idealnya berapa orang yang dibutuhkan negara dan daerah.
“Jadi saya melihat, penyakit ini karena ada kepentingan segelintir keluarga atau bahkan timses kepala daerah,” urainya.
Yang pada akhirnya, kata Komarudin, jumlah tenaga honor tidak bisa dikendaikan.
“Menurut informasi, yang dulu saya dapat dari Menteri Yuddy kepada kami di Komisi II, memang indikasinya sebagian itu. Waktu itu kami sudah meminta selesaikan, tapi tidak selesai. Nah, kenapa angkanya begitu besar? Karena di daerah itu Bupati, Gubernur seenaknya saja angkat mereka,” bebernya.
Masalah lainya, lanjutnya, adalah tenaga honorer kebanyakan direkrut tanpa kompetisi yang jelas.
“Jadi ketika mereka nantinya diangkat menjadi ASN, ya keterampilannya ngasal. Hanya modal karena tugas sudah lama, dan hanya mengikuti seleksi secara administrasi, kan jadi dilema juga. Kalau tak diangkat ya kasihan juga kan,” paparnya.
“Jadi saya minta kepada Presiden Jokowi, yang memiliki sisa jabatan setahun ini, tolonglah selesaikan. Minimal fokus kepada tenaga pendidikan dan medis, ingatkan para kepala daerah itu,” pintanya.
Apa pun alasannya, imbuh dia, masalah kategori 2 (K2) harus diselesaikan.
“Ini hak hidup warga negara. Ini amanat konstitusi untuk hak hidup warga negara. Mereka sudah mengabdi kepada negara. Jadi jangan digantung-gantung hak mereka itu,” tandasnya.
“Jangan digantung-gantung hak mereka, selesaikan, jangan diwariskan ke pemimpin berikutnya,” desaknya.
Baca: BOS Belum Cair, Guru Honorer Madrasah Belum Terima Gaji
Kasus ini, kata dia, sejatinya adalah penyakit yang diwarisi dari rezim ke rezim. Yang akhirnya, jadi menumpuk.
“10 tahun sudah masalah honorer tak selesai, bahkan dari zaman SBY dan diwariskan ke Jokowi. Saya berharap, mudah-mudahan Jokowi bisa menyelesaikannya. Jangan diwariskan lagi,” pinta politisi PDIP ini.
Masih kata Watubun, pihak Komisi II DPR juga mendorong pemerintah, agar menggunakan hak inisiatif, guna mengubah UU ASN.
“Supaya ada ruang penyelesaian masalah warisan ini. Dalam pengajuan hak inisiatif DPR, pemerintah belum mengajukan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah, Red). Pemerintah harus menugaskan Kementerian terkait guna melakukan tugas ini. Jadi sekali lagi, negara wajib selesaikan ini. Jangan sampai diwariskan ke pemerintahan berikutnya,” pungkasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
