MELIHAT polarisasi anak bangsa yang begitu tajam menjelang Pilpres 2019, perlu ada upaya serius baik dari pemerintah maupun rakyat untuk saling bekerja sama untuk menyejukkan suasana. Sedianya, pilihan politik dalam demokrasi merupakan perbedaan lumrah, namun menjadi tak wajar ketika perbedaan tersebut menjadi kontraporduktif sehingga bisa mencabik-cabik persatuan anak bangsa.
Suasana yang memanas ini, bisa dilihat di jagat media. Pilpres baru berlangsung pada tahun 2019, namun panasnya sudah sampai saat ini. Melalui media sosial, masing-masing kubu membela mati-matian pasangan yang dibela. Seolah kubu A, pasti benar dan harus dibela mati-matian; sementara kubu lain pasti salah dan harus dihujat dan dibully sedemikian rupa demi kemenangan pasangan yang diusung; demikian juga sebaliknya.
Bila pembaca ditanya: bila dilihat dari skala prioritas bangsa-negara, kepentingan mana yang jauh lebih utama dan diperjuangkan antara Pilpres lima tahunan (yang pada realitanya menimbulkan riak-riak perbedaan tajam yang bisa menggerus persatuan) atau persatuan dan kesatuan anak bangsa? Tentu saja, semua menginginkan keduanya tak perlu dinegasikan. Idealnya hajatan Pilpres walaupun berbeda-beda pilihan tetap dalam kondisi sejuk dan damai.
Hanya saja, siapakah yang bisa menjamin situasi tetap aman terkendali, sehingga tak merusak kesatuan dan kerukunan? Mau tidak mau, masing-masing dari kita sebagai anak bangsa (baik pemerintah maupun rakyat) mempunyai andil dan peran untuk mengkondisikannya. Ketika melihat fenomena-fenomena yang mengarah pada perpecahan, maka segera diatasi dan dicari solusinya agar tidak menyebar luas.
Jangan sampai sejarah pilu yang merenggut persatuan anak bangsa terulang kembali hanya gara-gara pilihan politik yang berbeda. Contoh berikut, yang ditulis oleh Prof. Dr. M. Bambang Pranowo dalam “Memahami Islam Jawa” (2011: 311-326) pada kasus di Tegalroso sebelum meletus G30S-PKI. Di daerah ini, ada tiga partai politik yang membuat penduduk terpolarisasi dengan tajam: PNI, PKI dan NU.
Baca Juga
Baca: Arif dalam Perbedaan
Polemik dan konflik antar-penduduk yang terjadi di desa ini, hampir sama dengan kondisi saat ini di jagat media yang menggambarkan perbedaan yang begitu meruncing. Bagi pendukung NU kala itu, PKI dianggap sebagai partai atheis. Bagi PKI, partai NU dianggap terlalu memperdulikan masalah keagamaan dan tidak ada program-progam konkret buat rakyat. Sementara PNI dianggap sebagai partainya priyayi. NU dan PNI pun walau relatif stabil hubungannya, tetap juga pernah saling sindir dan nyinyir.
Pak Sutar, salah satu orang bekas PKI yang diwawancarai Dr. Bambang mengatakan kondisi saat itu, “Kita sudah tersedot ke dalam situasi di mana kita, satu sama lain, saling memandang sebagai musuh. Orang PKI melihat anggota PNI dan NU sebagai pembela tuan tanah. Orang PNI melihat orang PKI sebagai kelompok anti-nasional yang berkiblat ke Peking dan Moskow. Sementara anggota NU menganggap orang PKI sebagai orang yang anti agama.”
Perbedaan tajam ini, yang banyak disebabkan membabi buta pada partai yang dijunjung, tak jarang menimbulkan konflik fisik. Pada tahun 60-an, Pak Alip, seorang aktivis Ansor mengenang keterlibatannya saat bentrok fisik dengan PKI. Di desa Pucang, enam bulan sebelum meletus G30S-PKI di Indonesia, digelar rapat terbuka PKI. Dalam acara itu, ada salah satu anggota PKI yang menyitir ayat Al-Qur`an sesuai dengan kepentingan politik mereka. Akibatnya, bentrok fisik tak terelakkan. Dan akhirnya dibubarkan polisi.
Terlepas dari perbedaan tajam yang kemudian berbuntut keretakan persatuan itu, kalau dilihat dari penuturan masing-masing pendukung partai –yang diwawancarai oleh Dr. Bambang—ada fakta unik yang sebenarnya bisa mereka gunakan untuk menjaga persatuan di antara mereka. Mereka mayoritas muslim (meski PKI sekalipun). Bahkan, PNI yang dianggap kurang peduli agama, mendirikan Djami’atul Muslimin Indonesia (DMI) sebagai wadah untuk untuk mereka yang ingin tumbuh sebagai orang muslim dan mereka juga tetap sembahyang.
Warga yang ikut PKI sekalipun jangan dikira paham dan mengerti hakikat ideologi PKI. Sebagaimana penuturan Pak Sutar tadi, memilih PKI hanya sebagai pertimbangan pragmatis rakyat kecil yang ingin perubahan konkret. Meski Islam mereka abangan, tapi tetap Islam. Bahkan, mereka tak tahu-menahu tentang kudeta PKI pada 1965. Meski begitu, mereka harus menelan pil pahit: disiksa dan dipenjara pesca G30S-PKI.
Penulis yakin, setelah membaca wawancara Prof. Bambang mengenai perbedaan yang terjadi di desa Tegalroso, jika di antara mereka lebih mengedepankan prinsip tabayyun, menjaga kesejukan, menjalin komunikasi yang baik, saling bertukar gagasan ideal untuk kepentingan yang lebih luas, tidak fanatis dan membabi-buta terhadap partai yang didukung serta menjadikan persatuan sebagai prioritas, maka perbedaan haluan politik di antara mereka yang kemudian menimbulkan konflik yang kontraproduktif bagi persatuand an kesatuan, tak akan terjadi.
Mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah tersebut, di era digital ini, bertepatan dengan hajatan Pilres 2019 mendatang, alangkah indahnya jika perbedaan-perbedaan itu tak sampai mencabik persatuan. Perbedaan dikelola untuk menuangkan gagasan dan ide terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk saling menjatuhkan dan mengolok-ngolok pihak lain. Sehingga, tak muncul lagi istilah “cebong”, “kampret” dan lain-lain di jagat media yang bisa merusak persatuan.
Di situasi semacam ini, kita benar-benar membutuhkan sosok pemersatu, penyejuk, pendamai, peredam. Laksana Nabi Muhammad ﷺ yang tak jemu membangun dan mengupayakan spirit persatuan di kalangan Muhajirin dan Anshar yang selalu diadudomba oleh orang-orang munafik.
Kita sudah sama-sama maklum mengenai pribahasa, “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.” Namun, menjadi sangat ironis jika hanya karena Pilpres lima tahunan, lantaran tak dapat mengola perbedaan, keutuhan dan kesatuan anak bangsa tercabik dan terenggut, yang pada gilirannya rawan ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan.*/Mahmud Budi Setiawan
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
