Hidayatullah.com– Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Yaqut Cholil Qoumas mengkritik sikap pemerintah terkait warga negara Indonesia (WNI) mantan simpatisan kelompok teror ISIS.
Bahkan, Yaqut mengaku tidak habis pikir, kenapa pemerintah menggunakan data CIA dalam membahas masalah ISIS. Padahal pemerintah punya agen intelijen, yaitu BIN dan BAIS milik TNI.
“Menkopolhukam ngomong berdasarkan data yang diberikan CIA ada sekian ratus WNI yang jadi kompeten ISIS. Itu kan menurut saya ini kayak menafikan lembaga intelijen yang kita punya,” ujar Yaqut saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di bilangan Jalan Raden Saleh, Jakarta, Rabu (12/02/2020) kutip RRI.co.id.
Baca: Saran Sekum Muhammadiyah kepada Pemerintah soal WNI Eks ISIS
Lebih jauh, Yaqut mengaku curiga ada semacam konspirasi tertentu terkait wacana pemulangan eks kombatan ISIS. Sebab, sudah rahasia umun kalau salah satu produsen terorisme adalah Amerika.
“Jangan-jangan data ini data mainan saja. ya kita enggak tahu karena ini yang ngomong CIA,” kata, lantas menilai penting melakukan profiling atas sekian ratus orang mantan WNI yang menjadi kombatan ISIS.
Maksudnya, dianalisis secara mendalam profil masing-masing orang sebab mereka juga tidak bisa digeneralisir. Mantan simpatisan ISIS yang mungkin dipulangkan, bisa saja dipulangkan. Tapi kalau tidak ada profiling, maka tidak usah dipulangkan sekalian daripada jadi masalah di Indonesia.
Baca: TIDI Minta Jokowi Menimbang Segala Aspek Soal Eks ISIS
Selain itu, Ketum GP Ansor juga menilai sikap pemerintah tidak tegas terkait eks ISIS-er, meskipun pemerintah telah membatalkan pemulangan bekas WNI eks simpatisan ISIS. Yaqut menilai apa yang dikatakan pemerintah itu terkesan bersayap.
“Ada satu pertanyaan, kalau mereka pulang sendiri gimana? Atau difasilitasi organisasi yang lain itu bagaimana? Apa sikap pemerintah, kemarin itu tidak dijelaskan,” kata Yaqut.
Yaqut juga mengatakan, selain tidak memulangkan eks simpatisan ISIS, pemerintah harus menjelaskan apakah akan menghalangi mereka pulang, baik secara sukarela, ataupun atas fasilitasi organisasi atau kelompok lain.
Yaqut menilai sejauh ini pemerintah cuma mencoba memadamkan api dalam situasi terancam teroris seperti ISIS. Ia menilai pemerintah tidak pernah mencari sumber apinya di mana. “Pemerintah selalu terlambat. Tak ada tindakan preventif,” sebutnya.*
