Hidayatullah.com—Mantan Perdana Menteri Sudan Sadiq al-Mahdi pada hari Sabtu (24/10/2020) mengecam normalisasi hubungan antara Sudan dengan ‘Israel’, Daily Sabah melaporkan.
Al-Mahdi, yang merupakan perdana menteri terakhir yang terpilih secara demokratis dan mengepalai partai politik terbesar di negara itu, mengatakan bahwa dia menarik diri dari konferensi agama yang diselenggarakan pemerintah pada hari Sabtu di ibu kota, Khartoum. Hal itu sebagai protes terhadap kesepakatan normalisasi Sudan-‘Israel’ yang diumumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada hari Jum’at (23/10/2020).
“Pernyataan ini bertentangan dengan hukum nasional Sudan … dan berkontribusi pada penghapusan proyek perdamaian di Timur Tengah dan untuk mempersiapkan dimulainya perang baru,” kata al-Mahdi dalam sebuah surat kepada konferensi tersebut.
Dia mengatakan perjanjian dengan ‘Israel’ akan membahayakan otoritas pemerintah transisi Sudan, koalisi yang rapuh dari para pemimpin sipil dan militer.
Sudan berada di jalan yang sulit menuju demokrasi setelah pemberontakan rakyat tahun lalu yang menyebabkan militer menggulingkan otokrat lama, Omar al-Bashir. Pemerintah transisi telah menjanjikan pemilu paling cepat pada tahun 2022.
Baca Juga
Al-Mahdi, yang memimpin Partai Umma Nasional, digulingkan dalam kudeta yang didukung Islam pada tahun 1989 yang membawa al-Bashir ke tampuk kekuasaan. Partainya bersekutu dengan gerakan pro-demokrasi yang memimpin protes terhadap al-Bashir.
Al-Mahdi mengatakan bahawa Trump berlaku rasis terhadap Muslim dan orang kulit hitam, dan menyebut ‘Israel’ sebagai “negara apartheid”.
Sudan adalah negara Arab ketiga yang bergerak menuju normalisasi hubungannya dengan Israel di antara serangkaian kesepakatan yang ditengahi Washington menjelang pemilihan presiden AS. Pemerintahan Trump merekayasa pakta diplomatik antara pemerintah Zionis dan Uni Emirat Arab dan Bahrain pada Agustus, yang pertama sejak Yordania mengakui ‘Israel’ pada 1990-an dan Mesir pada 1970-an.
Sudan menjadi tuan rumah konferensi Liga Arab yang penting setelah perang Timur Tengah 1967 di mana delapan negara Arab menyetujui “tiga tidak”: tidak ada perdamaian dengan ‘Israel’, tidak ada pengakuan ‘Israel’ dan tidak ada negosiasi dengan ‘Israel’.
Pengakuan Sudan atas ‘Israel’ terjadi setelah negara Afrika Utara itu setuju untuk memasukkan $ 335 juta ke dalam rekening escrow untuk digunakan sebagai kompensasi korban serangan teroris Amerika. Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok berterima kasih kepada Trump karena telah menandatangani perintah eksekutif untuk menghapus Sudan dari daftar terorisme dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia berharap untuk menyelesaikan kesepakatan itu dalam “waktu yang tepat”.
Penghapusan sebutan teror membuka pintu bagi pemerintah transisi Sudan untuk mendapatkan pinjaman internasional dan bantuan yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali ekonominya yang terpukul dan menyelamatkan transisi negara itu menuju demokrasi.
Pemerintah telah berjuang untuk menghidupkan kembali ekonomi Sudan yang terpukul di tengah defisit anggaran yang besar dan kekurangan barang-barang penting yang meluas, termasuk bahan bakar, roti dan obat-obatan.
Awal bulan ini, Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo, wakil kepala dewan kedaulatan Sudan, mengatakan kepada stasiun televisi lokal bahwa Sudan akan mendapatkan keuntungan dari normalisasi tersebut.
“Kami membutuhkan ‘Israel’ … ‘Israel’ adalah negara maju dan seluruh dunia sedang bekerja dengannya,” katanya.
Palestina telah mengecam normalisasi Sudan-‘Israel’ ini sebagai “tikaman baru dari belakang”.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
