Kelompok Pemberontak Menolak Tawaran Damai Junta Militer Myanmar

Hidayatullah.com– Kelompok-kelompok pemberontak menolak tawaran perdamaian dari junta militer Myanmar, yang beberapa waktu terakhir mengalami banyak kekalahan dalam perang saudara yang telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun.

Ini untuk pertama kalinya junta militer Myanmar menyodorkan tawaran perdamaian sejak mereka melakukan kudeta pada Februari 2021 dan merebut kekuasaan dari tangan pemerintah terpilih.

Junta militer menyerukan kelompok-kelompok etnis bersenjata dan “kelompok pemberontak teroris” untuk “berkomunikasi dengan kami guna menyelesaikan masalah politik secara politis”. Junta juga mendesak mereka untuk bergabung dalam pemilu yang rencananya akan digelar tahun depan.

Tawaran damai itu muncul sementara pasukan junta militer Myanmar mengalami kekalahan bertubi-tubi di berbagai daerah.

Sejumlah laporan media mengatakan junta sekarang hanya memegang kontrol kurang dari setengah wilayah Myanmar.

Pada bulan Juni, sebuah aliansi dari tiga kelompok bersenjata etnis mengobarkan kembali perlawanan mereka terhadap pasukan junta dan berhasil menguasai beberapa daerah oentiy, termasuk jalan utama menuju wilayah Provinsi Yunnan di China yang berbatasan dengan Myanmar.

Pertempuran di negara bagian Shan itu menghalangi rencana ambisius China yang bermaksud menghubungkan wilayahnya di bagian barat daya yang tidak memiliki garis pantai ke pesisir Samudra Hindia lewat Myanmar.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi diduga menekan penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing untuk mengamankan kawasan itu dalam kunjungannya ke negara itu bulan lalu.

Kelompok-kelompok bersenjata harus mengikuti “jalan politik partai dan pemilu untuk mewujudkan perdamaian dan pembangunan abadi”, kata junta dalam pernyataannya yang dirilis pada hari Kamis (27/9/2024).

“Sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan banyak nyawa rakyat telah hilang, dan stabilitas serta pembangunan negara terhambat [akibat konflik],” kata junta berusaha membujuk musuh-musuhnya untuk berdamai.

National Unity Government (NUG) yang membentuk kekuatan di negeri asing, mengatakan tawaran tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan, seraya menambahkan bahwa junta tidak memiliki kewenangan untuk menggelar pemilihan umum.

Karen National Union (KNU), kelompok bersenjata etnis Karen yang sejak berpuluh-puluh tahun silam berjuang menuntut otonomi di wilayah yang berbatasan dengan Thailand, mengatakan kepada AFP bahwa perundingan hanya mungkin dilakukan jika militer menyetujui “tujuan politik bersama”.

“Nomor satu: tidak ada keterlibatan militer dalam politik di masa depan. Dua [militer] harus menyetujui konstitusi demokrasi federal,” kata juru bicara KNU Padoh Saw Taw Nee kepada AFP.

“Nomor tiga: mereka harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah mereka lakukan… termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” imbuhnya. “Tidak ada impunitas.”

Apabila junta tidak memenuhi semua tuntutan itu, maka KNU akan terus melakukan tekanan baik secara politik maupun dengan menggunakan kekuatan senjata, tegasnya.

Maung Saungkha, pimpinan Tentara Pembebasan Rakyat Bamar, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya tidak  tertarik dengan tawaran tersebut.

“Mereka menggantung kepala kambing tetapi menjual daging anjing,” tulis Soe Thu Ya Zaw, komandan Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di laman Facebook seperti dilansir BBC.

Sedikitnya 50.000 orang kehilangan nyawa sejak militer melakukan kudeta pada 2021 dan lebih dari dua juta orang terpaksa mengungsi disebabkan perang saudara di Myanmar yang dipicu kudeta itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB pekan lalu memperingatkan bahwa Myanmar terancam “terjun ke jurang penderitaan manusia”.

Sejumlah saksi mata sebelumnya telah menuturkan kepada BBC tentang bagaimana militer menyiksa orang-orang yang berada dalam tahanan. Mereka ada yang disiksa dengan siraman bensin panas ke tubuhnya dan memaksa sebagian orang untuk meminum air seni mereka.*