Hidayatullah.com– Politisi rasis dan anti-Islam Geert Wilders, hari Selasa (3/6/2025), menarik partainya keluar dari pemerintahan koalisi Belanda saat ini menyusul perselisihan soal kebijakan imigrasi.
Wilders mengumumkan keputusannya tersebut lewat platform X, usai rapat singkat di parlemen yang dihadiri oleh para pemimpin empat partai yang tergabung dalam pemerintahan koalisi saat ini.
Dengan demikian, pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Dick Schoof harus diakhiri setelah dilantik 11 bulan lalu, lapor Associated Press.
Setelah bertahun-tahun berada di posisi oposisi, partai rasis PVV pimpinan Wilders akhirnya memenangkan pemilihan umum pada 2023, dengan janji kampanye akan memangkas migrasi. Politisi rasis itu semakin frustrasi dengan apa yang dilihatnya sebagai kelambatan pemerintahan koalisi untuk menerapkan rencana-rencananya di bidang imigrasi.
Meskipun PVV keluar sebagai pemenang dan mendapatkan kursi terbanyak di parlemen, Wilders tidak serta-merta bisa menjadi perdana menteri, karena dia perlu membentuk pemerintahan koalisi dan kepribadiannya yang benci orang asing tidak terlalu disukai. Oleh karena itu, setelah melewati banyak negosiasi, Dick Schoof akhirnya dipilih untuk menduduki kursi perdana menteri sementara Wilders berusaha keras meloloskan ide-ide politiknya.
Pekan lalu, Wilders menuntut mitra koalisi untuk menandatangani rencana 10 poin yang bertujuan untuk memangkas migrasi secara radikal, termasuk menggunakan tentara untuk menjaga perbatasan darat dan menolak semua orang asing pencari suaka. Dia mengatakan bahwa jika kebijakan imigrasi tidak diperketat, partainya “akan keluar dari kabinet.”
Krisis pemerintahan ini terjadi hanya tiga pekan sebelum Belanda menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin NATO di Den Haag.*




