‘Israel’ Dilaporkan Bayar Google Rp 700 Miliar untuk ‘Tutupi’ Kelaparan di Gaza?

Hidayatullah.com—Sebuah laporan kontroversial yang dirilis oleh Middle East Monitor dan Drop Site News pada 4 September 2025, telah mengungkap sebuah kontrak signifikan antara Google dan pemerintah ‘Israel’. Perdana Menteri penjajah ‘Israel’, Benjamin Netanyahu, dilaporkan menandatangani perjanjian senilai US$45 juta (setara dengan sekitar Rp700 miliar) pada Juni 2025.

Kontrak ini dirancang untuk menjalankan kampanye propaganda digital selama enam bulan dengan satu tujuan utama: menyangkal adanya krisis kelaparan di Jalur Gaza. Krisis ini diklaim sebagai konsekuensi langsung dari blokade militer penjajah yang berkepanjangan terhadap wilayah tersebut.

Kolaborasi strategis ini dijalankan secara eksklusif melalui platform iklan Google yang masif, termasuk YouTube dan Display & Video 360. Pihak pelaksana di lapangan adalah Government Advertising Agency (Lapam), sebuah badan yang secara langsung berada di bawah kantor perdana menteri.

Kampanye ini, yang secara internal dikenal sebagai “hasbara” (istilah Ibrani untuk propaganda), tidak hanya menargetkan warga ‘Israel’ sendiri, tetapi juga secara agresif menyasar audiens kunci di Eropa dan Amerika Utara.

Tujuannya adalah membingkai operasi militer penjajah ‘Israel’ sebagai sebuah misi kemanusiaan dan defensif, secara efektif menolak laporan-laporan dari lembaga kemanusiaan independen yang terus-menerus menegaskan adanya krisis pangan yang parah di Gaza.

Salah satu iklan paling menonjol dari kampanye ini berasal dari Kementerian Luar Negeri ‘Israel’, yang secara provokatif mengklaim: “There is food in Gaza. Any other claim is a lie.”

Video ini, yang mendapatkan promosi berbayar yang sangat besar, dilaporkan telah memperoleh lebih dari enam juta tayangan hanya dalam beberapa minggu pertama penayangannya, menurut laporan dari Daily Caller (5/9/2025).

Kampanye digital ini diluncurkan hanya beberapa hari setelah ‘Israel’ memblokir total pasokan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan bantuan kemanusiaan lainnya memasuki Gaza pada 2 Maret. Tindakan ini memicu pertanyaan dari anggota parlemen ‘Israel’ tentang kesiapan pemerintah menghadapi dampak hubungan masyarakat.

Seorang juru bicara tentara ‘Israel’ pada saat itu mengatakan, pihak berwenang dapat meluncurkan kampanye digital “untuk menjelaskan bahwa tidak ada kelaparan dan menyajikan data.”

Selain kontrak dengan Google, ‘Israel’ juga diketahui mengalokasikan dana tambahan sekitar US 3 juta untuk platform media sosial X (sebelumnyaTwitter) dan US2,1 juta untuk layanan Outbrain/Teads.

Laporan dari Press TV (6/9/2025) menunjukkan bahwa dana lain juga dipakai untuk iklan di Meta dan berbagai situs berita internasional, memperkuat penyebaran narasi tersebut di berbagai lini media. Taktik serupa, yang mencoba mendiskreditkan lembaga seperti PBB dan otoritas Gaza, dilaporkan oleh WIRED tahun lalu.

Iklan-iklan ini menuduh PBB melakukan “sabotase yang disengaja” terhadap pengiriman bantuan, sambil mempromosikan yayasan yang didukung AS sebagai alternatif.

Kontroversi ini memicu gelombang kecaman global. Organisasi Muslim terbesar di Amerika Serikat, Council on American-Islamic Relations (CAIR), mengkritik keras, menilai kontrak tersebut sebagai bentuk keterlibatan langsung Google dalam menyebarkan propaganda yang menutupi potensi kejahatan perang.

“Adalah tindakan yang sangat tercela secara moral bila perusahaan teknologi global menjadi saluran propaganda untuk menutupi penderitaan warga sipil,” ujar Direktur Eksekutif CAIR, Nihad Awad, sebagaimana dikutip Press TV.

Masalah ini juga mendapat perhatian serius dari PBB. Kepala Badan Pengungsi Palestina UNRWA, Philippe Lazzarini, sebelumnya menuduh ‘Israel’ menggunakan iklan Google untuk mendiskreditkan lembaganya dan menghambat donasi internasional.

“Tuduhan bahwa staf kami terlibat kelompok bersenjata adalah tuduhan tanpa dasar yang diperkuat lewat iklan digital,” ungkapnya, dikutip oleh Anadolu Agency, Senin, (1/9/2024).

Menurut analisis Strategic Culture Foundation (13/7/2025), iklan-iklan Israel melalui Google tidak hanya menyasar warganya sendiri, tetapi juga audiens Eropa dan Amerika Utara. Tujuannya adalah membingkai operasi militer Israel sebagai misi kemanusiaan dan defensif, sekaligus menolak laporan lembaga kemanusiaan yang menegaskan adanya krisis pangan di Gaza.

Di dalam Google sendiri, perusahaan menghadapi tekanan internal yang signifikan. Kelompok karyawan “No Tech for Apartheid” terus-menerus menggelar protes, menilai kontrak senilai US 45 juta ini melanjutkan tren keterlibatan perusahaan dalam proyek kontroversial seperti ProjectNimbus—sebuah Kerjasama cloud senilai US 1,2 miliar dengan ‘Israel’.

Time Magazine (Desember 2024) bahkan mencatat bahwa beberapa pegawai dipecat karena menolak proyek tersebut, menunjukkan adanya perpecahan serius di dalam tubuh perusahaan.

Pakar komunikasi digital dari London School of Economics, Prof. Sarah O’Connor, dalam wawancaranya dengan Al Jazeera (31/8/2024), mengingatkan bahwa penggunaan iklan berbayar untuk membentuk opini publik tentang konflik bersenjata bisa mengaburkan fakta yang terjadi di lapangan.

“Ini bukan sekadar kampanye politik biasa, melainkan upaya untuk menghapus bukti penderitaan kemanusiaan dari ruang publik digital,” tegasnya.

Hingga kini, Google belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kontrak bernilai besar itu, namun laporan ScheerPost (5/9/2025) menegaskan bahwa kerja sama ini masih terus berjalan dan iklan-iklan terkait Gaza terus beredar di YouTube.

Kontroversi ini menambah panjang perdebatan global tentang peran dan tanggung jawab raksasa teknologi dalam konflik geopolitik. Kritik keras tidak hanya diarahkan kepada ‘Israel’, tetapi juga kepada Google yang dituding memperdagangkan ruang informasi untuk menutupi tragedi kemanusiaan.

Fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Kementerian Kesehatan Gaza pada hari Selasa mengumumkan bahwa 185 orang, termasuk 12 anak-anak, meninggal karena kelaparan pada bulan Agustus, sebuah angka bulanan tertinggi sejak perang dimulai.

Dinyatakan pula bahwa 70 dari kematian tersebut terjadi setelah sistem pemantauan kelaparan yang didukung PBB, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), secara resmi menyatakan Gaza sebagai zona kelaparan. Lebih dari 43.000 anak di bawah usia 5 tahun dan 55.000 wanita hamil dan menyusui dilaporkan menderita malnutrisi.*