Hidayatullah.com – Lebih dari seratus ribu pengungsi Suriah di Yordania pulang ke tanah kelahiran mereka selama tahun lalu, kata badan pengungsi PBB (UNHCR) pada pekan lalu.
Mengutip laporan Anadolu Agency, Yousef Taha juru bicara UNHCR di Yordania mengatakan sekitar 177.099 warga Suriah kembali ke negara sal mereka dari Yordania sejak 8 Desember 2024, menurut stasiun televisi berita Al-Mamlaka.
Yousef menyebut jumlah pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR di Yordania mencapai 444.991 per 30 November 2025.
Warga Suriah merupakan mayoritas pengungsi terdaftar di Yordania, dengan total 421.511 orang. Pengungsi Irak menyusul dengan sekitar 12.419 orang, kemudian Yaman dengan 6.077 orang,
Sudan dengan 4.267 orang, Somalia dengan 324 orang, dan 393 orang dari negara lain.
Laju kepulangan melambat dalam beberapa bulan terakhir karena beberapa faktor, termasuk kondisi musim dingin ekstrem, dimulainya tahun ajaran, kekurangan perumahan dan infrastruktur di Suriah, terbatasnya peluang kerja, dan risiko keamanan di beberapa daerah, kata Yousef.
UNHCR telah menerima sekitar $115 juta, yang mewakili 31% dari total kebutuhan keuangannya, sehingga menyisakan perkiraan kekurangan dana hampir $258 juta, atau 69% dari jumlah yang dibutuhkan, kata juru bicara tersebut.
Ia mengatakan prioritas badan tersebut untuk tahun 2026 akan berfokus pada keberlanjutan bantuan bagi pengungsi di Yordania sekaligus mendukung mereka yang berencana untuk kembali ke Suriah.
UNHCR memperkirakan kebutuhan pendanaannya untuk tahun 2026 sebesar $280 juta untuk mempertahankan layanan bagi pengungsi yang memilih untuk tetap tinggal di Yordania dan untuk mendukung kepulangan sukarela ke Suriah.
Badan tersebut sebelumnya mengatakan pihaknya memperkirakan sekitar 1 juta pengungsi Suriah akan kembali ke rumah pada tahun 2026 di tengah pemulihan bertahap di Suriah setelah jatuhnya pemerintahan Bashar Assad pada 8 Desember 2024.
Assad, pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada akhir tahun 2024, mengakhiri rezim Partai Baath, yang telah berkuasa sejak 1963. Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Presiden Ahmad Al-Sharaa dibentuk pada bulan Januari.*




