Hidayatullah.com— Pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Misy’al, menegaskan bahwa kelompoknya menolak pelucutan senjata selama penjajahan Israel di Jalur Gaza masih berlangsung. Ia menyatakan bahwa senjata bagi Hamas bukan semata alat militer, melainkan bagian dari hak mempertahankan diri di bawah kondisi penjajahan yang belum berakhir.
“Selama penjajahan masih ada, perlawanan adalah hak rakyat yang dijajah. Melucuti senjata kami berarti menjadikan rakyat kami sasaran empuk di hadapan kekuatan militer penjajah Israel yang sangat besar,” ujar Misy’al yang disampaikan di forum internasional di Doha, Qatar.
Menurut Misy’al, tuntutan agar Hamas menyerahkan senjata di tengah situasi penjajahan justru akan membuat rakyat Palestina berada dalam posisi yang semakin rentan terhadap penjajahan, ujarnya dikutip Al Jazeera.
Dalam kesempatan itu, Misy’al juga mengungkapkan bahwa Hamas telah menawarkan gencatan senjata jangka panjang yang disertai jaminan internasional.
Skema tersebut, menurutnya, dapat berlangsung antara lima hingga sepuluh tahun dengan pengawasan pihak internasional guna memastikan tidak ada pelanggaran militer dari kedua belah pihak.
Baca Juga
Ia menekankan bahwa tawaran tersebut bukan pelucutan senjata total, melainkan penghentian penggunaan senjata dalam jangka waktu tertentu demi memberi ruang bagi pemulihan Gaza dan kehidupan sipil warga Palestina.
“Kami menawarkan ketenangan jangka panjang dengan jaminan internasional, tetapi bukan dengan menyerahkan kemampuan kami untuk membela diri,” kata Misy’al, dikutip Ahram Online.
Sejumlah mediator internasional dalam proses diplomasi Gaza sebelumnya mengusulkan agar pelucutan senjata Hamas menjadi bagian dari tahapan menuju perdamaian. Namun, usulan ini ditolak Hamas karena dinilai mengabaikan akar konflik yang sesungguhnya, yakni penjajahan ‘Israel’ atas wilayah Palestina.
Misy’al menegaskan bahwa akar persoalan bukanlah senjata Hamas, melainkan keberlanjutan penjajahan yang menyebabkan siklus kekerasan terus berulang.
Menurutnya, tanpa pengakhiran penjajahan, pelucutan senjata tidak akan membawa perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Anadolu Agency juga menyoroti bahwa pernyataan Misy’al muncul di tengah upaya diplomatik yang terus berjalan untuk mencari solusi jangka panjang di Gaza. Namun di lapangan, situasi keamanan dinilai masih rapuh dengan berbagai laporan pelanggaran gencatan senjata yang menyebabkan korban sipil.
Misy’al menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Hamas tetap terbuka pada solusi politik dan diplomatik, selama hak-hak dasar rakyat Palestina dihormati dan penjajahan diakhiri. Ia menyebut bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas syarat yang mengharuskan pihak yang dijajah menyerahkan alat pertahanannya terlebih dahulu.
Pernyataan ini menambah dinamika dalam perundingan yang tengah berlangsung, sekaligus memperlihatkan sikap tegas Hamas bahwa isu pelucutan senjata tidak dapat dipisahkan dari persoalan utama yang mereka sebut sebagai penjajahan Israel atas Gaza dan wilayah Palestina lainnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
