Oleh Raymond J. Mas*
Hidayatullah.com–Turki di masa lalu selalu berganti pemerintahan akibat dibentuk melalui koalisi gemuk. Di samping itu pertentangan di dalamnya kerap memicu intervensi militer. Untuk memahami dinamika lanskap politik Turki saat ini, dan bagaimana Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mengukuhkan diri menjadi partai terbesar, kita harus kembali ke asal-muasal Republik Turki dan visi pendirinya, Mustafa Kemal Ataturk.
Negara Turki muncul berkat kepribadian kuat Ataturk (yang namanya berarti “Bapak Orang Turki”), pahlawan militer yang menyelamatkan orang-orang yang berpatah asa dan tak bersemangat dari situasi genting disintegrasi tragis Kekaisaran Ottoman pada akhir Perang Dunia I.
Sekalipun Ataturk membuat sebuah negara dengan konstitusi liberal, ia memandang politik kepartaian dengan penuh curiga dan rasa tak percaya, lantaran ia merasa oposisi bisa membahayakan pembaruan-pembaruan yang dilancarkannya.
Dan, Ataturk jelas melihat agama sebagai antitesis kemajuan. Meminggirkan agama karenanya telah menjadi salah satu nilai pedoman kelompok sekuler di Turki. Bahkan militer, yang secara konstitusional diharapkan untuk tak memihak, memandang diri mereka sebagai penjaga etika publik “Kemalisme” yang sekular.
Baca Juga
Militer terpaksa masuk politik selepas era Perang Dunia II ketika Turki jatuh dalam karut marut politik dan depresi ekonomi sebagai akibat kevakuman politik karena perseteruan para pemimpinnya. Sejak itu militer tak pernah sepenuhnya mundur dari politik. Kini militer duduk di Dewan Keamanan Nasional yang membuatnya menjadi mitra permanen pemerintah.
Periode panjang ketakstabilan politik ini berakhir ketika (alm.) Turgut Ozal menjadi Perdana Menteri pada 1983. Ia dianggap oleh banyak orang sebagai pemimpin Turki yang paling berpengaruh setelah Ataturk, dan hingga kini masih menjadi figur populer di Turki.
Ozal, yang keturunan Kurdi, tidak melihat kontradiksi antara agama dan modernitas, dan berupaya mengintegrasikan agama ke kultur publik dalam cara yang serupa dengan Amerika Serikat. Pada Januari 1991, ketika ia menjadi Presiden, kabinetnya menyetujui penghapusan tiga pasal dari KUHP Turki yang berisi larangan politik berdasarkan kelas atau agama.
Dalam iklim baru ini, agama mendapat jalan untuk berperan dalam sebuah sistem politik demokratis baru yang terbuka, dan karenanya, partai-partai agama pun didirikan.
Pada 1997, Perdana Menteri wanita pertama Turki, Tansu Ciller, membuat kesepakatan pembagian kekuasaan dengan sebuah partai politik Islam, pendahulu AKP sekarang. Namun, sekali lagi kudeta terjadi, militer melengserkan pemerintahan itu. Buyarlah kesempatan bagi sebuah partai berbasis agama untuk membuktikan diri.
Tapi silih bergantinya pemerintahan lemah yang didera skandal, tingginya tingkat inflasi, dan percekcokan politik, ditambah munculnya generasi muda pemimpin Islam politik dalam gaya seperti Kristen Demokrat di Eropa, akhirnya menyediakan ruang bagi kemunculan kembali AKP yang mengejutkan.
Kini partai-partai sekuler, yang retak oleh faksi-faksi yang dipengaruhi tokoh-tokoh populer, tak bisa bersatu menampilkan kandidat yang benar-benar bisa menandingi pemimpin AKP. Banyak pemilih partai sekuler yang merasa tak mempunyai saluran suara politik yang efektif.
Bahayanya adalah bila mereka sampai berpaling pada militer untuk melakukan apa yang tak bisa dilakukan oleh para politisi mereka dan mengambil kendali dari AKP secara paksa, seperti tampak dalam kabar-kabar belakangan ini menyangkut kelompok sekuler Ergenekon, yang dituding melakukan konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah.
Menimbang hal ini, akankah Turki mempunyai politik berhaluan tengah yang stabil di masa depan?
Kini, AKP tampak memainkan peran lebih sebagai sebuah partai berhaluan tengah (centrist party). Meredupnya Partai Rakyat Republik yang berhaluan kiri moderat, dan partai-partai kanan moderat, seperti Partai Jalan Benar dan Partai Ibu Pertiwi, menandakan bahwa tak ada pesaing berat bagi AKP saat ini. Pada akhirnya, ancaman utama bagi dominasi AKP—bila tak diperhatikan—boleh jadi adalah AKP sendiri, terlebih bila ia tergoda untuk melampaui batas-batas politiknya lantaran popularitasnya yang meningkat.
AKP meraih dukungan dari spektrum pemilih yang luas, yang tertarik pada reformasi ekonomi dan sosial, di samping pada kharisma pribadi pemimpinnya, Recep Tayyip Erdogan. Kebijakannya yang kuat untuk bergabung dengan Uni Eropa, telah turut membantah klaim bahwa ia akan mengarahkan kebijakan-kebijakannya menjauh dari Barat.
Apa yang penting buat AKP—dan Turki secara keseluruhan—adalah melanjutkan politik berhaluan tengah ini dan melampaui pertentangan di masa lalu.[RJM/hidayatullah.com]
* Raymond J. Mas ialah penulis dan editor lepas. Ia tinggal di Turki selama empat tahun dan kerap mengunjungi negara ini. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
