Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Hidayatullah.com – Peristiwa ini bukan insiden tunggal yang lahir dari ruang hampa. Ia adalah kelanjutan dari tradisi lama dalam politik global Amerika Serikat—tradisi yang memosisikan kekuatan sebagai sumber legitimasi, dan hukum internasional sebagai alat yang bisa dipakai atau dibuang sesuai kepentingan. Penangkapan kepala negara berdaulat, beserta istrinya, lalu dibawa keluar dari wilayah negaranya sendiri, bukanlah penegakan hukum. Ia adalah pernyataan kekuasaan yang telanjang.
Dalih yang digunakan pun terasa usang namun efektif: tuduhan penyelundupan narkotika. Dalih semacam ini telah lama menjadi pintu masuk intervensi. Dalam sejarah panjang Amerika Latin, kriminalisasi pemimpin kerap menjadi tahap awal sebelum penggulingan, isolasi, atau penghancuran sistematis. Bahasa hukum dipinjam, tetapi tujuannya politik.
Amerika Latin mengenal pola ini terlalu baik. Guatemala, Chile, Nikaragua, Panama, Bolivia—daftar itu menyimpan luka yang sama. Pemimpin yang tak sejalan dengan Washington lebih dulu didelegitimasi, lalu disingkirkan. Kedaulatan di kawasan ini kerap bersyarat: dihormati selama tidak mengganggu kepentingan geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat.
Sejarah itu tidak berhenti di belahan selatan benua Amerika. Dunia masih mengingat bagaimana Iraq dihancurkan dengan dalih senjata pemusnah massal—klaim yang kemudian terbukti palsu. Tidak ada pengadilan internasional bagi para perancang perang. Tidak ada pertanggungjawaban moral atas jutaan korban jiwa dan kehancuran satu bangsa. Irak menjadi monumen permanen dari satu kenyataan pahit: ketika Amerika memutuskan bertindak, kebenaran sering kali menjadi korban pertama.
Baca Juga
Dalam cahaya sejarah itulah penangkapan Maduro harus dibaca. Tuduhan narkotika hari ini menggemakan kebohongan senjata pemusnah massal kemarin.
Keduanya bekerja dengan logika yang sama; menciptakan musuh moral agar kekerasan bisa diterima publik. Sulit pula menafikan faktor geopolitik yang lebih telanjang—minyak. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Saudi Arabia. Dalam politik global, sumber daya strategis hampir tak pernah netral.
Ketika sanksi ekonomi gagal melumpuhkan, ketika tekanan diplomatik menemui jalan buntu, maka kriminalisasi pemimpin negara menjadi jalan pintas. Bukan demi hukum, melainkan demi kendali. Di titik inilah hukum internasional kehilangan maknanya dan berubah menjadi jargon kosong.
Di tengah tradisi kekerasan yang panjang dan mapan itu, sikap Zohran Mamdani menjadi penting. Ia bukan diplomat, bukan senator federal, bukan arsitek kebijakan luar negeri. Ia pejabat publik di tingkat lokal–Wali Kota New York. Namun justru dari posisi itulah keberaniannya memiliki bobot moral.
Dalam iklim politik Amerika yang kerap menyamakan kritik dengan pembangkangan, Mamdani memilih untuk tidak ikut diam.
Ia menyebut penangkapan itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan tindakan perang.
Pernyataan ini sederhana, tetapi mahal. Ia menolak loyalitas buta pada negara ketika negara itu sendiri melanggar prinsip yang dikhotbahkannya ke dunia. Mamdani menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukan suara tunggal, bukan mesin tanpa nurani.
Esai ini tidak sedang membela satu rezim atau mengultuskan satu figur. Ia membela prinsip yang kian rapuh: bahwa tidak ada negara, betapapun kuatnya, yang berhak bertindak sebagai polisi dunia tanpa hukum. Ketika kekuasaan memilih kekerasan dan mayoritas memilih diam, maka suara kecil yang berani berkata “ini salah” menjadi sangat berharga.
Zohran Mamdani telah memilih posisi itu. Dan dalam dunia yang semakin terbiasa menyaksikan ketidakadilan sambil berpaling, keberanian untuk bersuara—meski sendirian—adalah bentuk perlawanan paling awal, dan mungkin yang paling jujur.**
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
