Tak Ada Donatur yang Menyumbang, Board of Peace ala Trump Terancam Gagal

Hidayatullah.com – Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Donald Trump sedang menghadapi krisis setelah dana rekonstruksi yang dijanjikan sebesar 17 miliar dolar tidak kunjung cair. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru apakah badan buatan AS ini hanya proyek politik kosong.

Menurut Financial Times, dana yang dikelola Bank Dunia yang dibentuk untuk dewan tersebut belum menerima kontribusi donor selama empat bulan setelah pembentukannya.

Melansir Middle East Monitor pada Kamis (28/05/2026), seseorang yang mengetahui masalah ini mengatakan: “Nol dolar telah disetorkan.”

Kegagalan ini terjadi meskipun negara-negara anggota menjanjikan 7 miliar dolar untuk “paket bantuan” Gaza, sementara Trump menjanjikan tambahan 10 miliar dolar.

Alih-alih menggunakan mekanisme Bank Dunia, yang didukung oleh PBB dan tunduk pada persyaratan pelaporan, sumbangan dilaporkan telah disalurkan melalui rekening JPMorgan. Pengaturan ini telah menimbulkan kekhawatiran serius, karena tampaknya tidak ada aturan pengungkapan independen yang berlaku untuk rekening pribadi tersebut.

Seorang pejabat Dewan Perdamaian mengatakan kepada Financial Times bahwa “sejumlah opsi telah ditetapkan untuk menerima pendanaan” namun para kontributor telah memilih “opsi lain”.

Pejabat tersebut menambahkan bahwa dewan akan melaporkan keuangannya kepada dewan eksekutifnya sendiri, yang terdiri dari pejabat dan penasihat pemerintahan Trump, “pada waktu yang dianggap tepat”.

Dana terbatas yang telah diberikan tampaknya hanya sedikit membantu mengatasi kehancuran Gaza. Kontribusi Maroko sebesar 20 juta dolar dilaporkan telah membantu mendanai kantor Nickolay Mladenov, “perwakilan tinggi” dewan untuk Gaza pasca-perang serta gaji untuk komite teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengatur Jalur Gaza.

Kontribusi terpisah sebesar 100 juta dolar dari Uni Emirat Arab yang dimaksudkan untuk melatih pasukan polisi Gaza yang baru belum digunakan, lantaran program tersebut belum berjalan dan dananya dibekukan.

Pendanaan AS yang dijanjikan juga belum terwujud di lapangan. Departemen Luar Negeri AS bermaksud untuk mengalihkan sekitar 1,2 miliar dolar ke proyek-proyek yang terkait dengan agenda dewan, tetapi uang tersebut belum dibelanjakan dan tidak akan dikelola langsung oleh dewan.

Seorang ajudan senior kongres mengatakan bahwa tidak ada uang yang diberikan kepada dewan tersebut dan bahwa “tidak ada niat” untuk mengelolanya oleh badan tersebut. Dana tambahan sebesar $50 juta yang dimaksudkan untuk mendanai operasional dewan juga belum didistribusikan, menunggu kontrol keuangan dan sistem yang diperlukan untuk menerima dana AS.

Pengungkapan di FT kemungkinan akan dilihat sebagai bukti lebih lanjut dari kebijakan Trump yang gagal. Ia menampilkan dewan tersebut sebagai salah satu organisasi internasional “paling berpengaruh” yang pernah dibuat, sementara menantunya, Jared Kushner, mempromosikan visi muluk tentang Gaza yang futuristik dan didukung AI dengan pembangunan mewah.

Namun, survei Uni Eropa, PBB, dan Bank Dunia memperkirakan bahwa rekonstruksi Gaza akan membutuhkan lebih dari 70 miliar dolar selama dekade berikutnya.

Dewan tersebut juga gagal melangkah lebih jauh dari perencanaan. Meskipun telah mulai melakukan tender untuk pekerjaan keamanan dan rekonstruksi, belum ada kontrak yang diberikan.

Dasar hukum dewan tersebut tetap tidak jelas. Para anggota parlemen AS telah mendesak pemerintahan Trump untuk memberikan jawaban tentang status dan operasinya, termasuk apakah lembaga tersebut memenuhi syarat sebagai organisasi internasional yang berhak menerima dana AS.

Ketidakpastian ini juga telah membuat khawatir para calon kontraktor. Salah satu calon kontraktor yang dilaporkan oleh FT bertanya: “Siapa yang bertanggung jawab atas Gaza? Hukum apa yang berlaku di Gaza?” Pihak lain yang terlibat dalam perencanaan mempertanyakan apa yang terjadi ketika peran dewan sebagai “administrasi transisi” berakhir.*